Pasukan anti-huru hara menahan serangan para perusuh dalam simulasi sistem pengaman kota. (Foto: Istimewa) |
Sispamkota tersebut digelar di area Pusat Pemerintah Kota
(Puspemkot) Tangerang di lapangan Taman Elektrik, Kota Tangerang, Jalan Satria
Sudirman, Kamis, (15/8/2024).
Pada simulasi ini, sejumlah personil gabungan TNI-Polri,
Satpol-PP, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kesehatan (Dinkes) hingga Linmas
menampilkan serta memperagakan skenario penanganan pengamanan sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur (SOP).
Simulasi Sispamkota Pilkada Serentak 2024 itu disaksikan
langsung Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, Wakapolres
Metro Tangerang Kota AKBP Yolanda Evalyn Sebayang, Sekda Kota Tangerang
Herman Suwarman, pejabat TNI Kodim 0506/TGR, Korem, Forkopimda Kota/Kabupaten
Tangerang, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengas Pemilu (Bawaslu) serta
para tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Dijelaskan skenario dalam simulasi sispamkota itu diawali
dengan pengamanan tahap kampanye. Mulai dari pendaftaran pasangan calon
(Paslon) peserta Pilkada.
Kemudian Polisi bersama TNI menjaga ketat setiap paslon dan
simpatisannya yang menggelar kampanye aman dan damai.
Berikutnya pada masa tenang, petugas gabungan polisi, TNI,
Satpol PP menyisir alat peraga kampanye yang belum dicopot. Selanjutnya, polisi
dan TNI mengawal distribusi logistik Pilkada dari KPU sampai ke setiap Tempat
Pemungutan Suara (TPS).
Pengamanan dilakukan ketat mulai dari pemungutan di TPS,
hingga hasil Penghitungan Suara Pilkada 2024 di KPU.
Kepada sejumlah wartawan, Kapolres Metro Tangerang Kota
Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan dalam mengahadapi pengamanan Pilkada
Serentak 2024 di wilayah hukumnya akan dilaksanakan Pilkada pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Banten, Walikota dan Wakil Walikota Tangerang serta Bupati
dan Wakil Bupati Tangerang.
"Simulasi Sispamkota ini adalah untuk mengecek kesiapan
personel, termasuk sarana dan prasarana, serta kami melakukan koordinasi antar
instansi terkait agar nantinya dapat meminimalisir segala bentuk potensi
kerawanan yang akan terjadi pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024," kata
Zain.
Kapolres menjelaskan sebelumnya pihaknya telah menggelar
apel kesiapan pelaksanaan Operasi Mantap Praja Jaya 2024 melibatkan 9.084
personil gabungan terdiri dari 1.471 personil Polri, 314 personil TNI, 100
personil Satpol PP, 75 personil Dishub, 50 tenaga Dinas kesehatan (Dinkes)
dan 7.074 personil Linmas.
Kapolres mengatakan di setiap wilayah hukum Polres Metro
Tangerang Kota mempunyai catatan dan titik-titik kerawanan masing-masing. Namun
demikian semua wilayah itu akan menjadi perhatian khusus dari petugas
pengamanan gabungan.
"Seluruh wilayah sudah kami identifikasi, tentu kami
memiliki catatan wilayah mana saja yang masuk katagori rawan atau tidak rawan.
Intinya semua telah kami inventarisir," jelasnya.
Zain mengaku hingga saat ini, telah melakukan mapping
sebelum adanya penentuan pasangan calon (paslon) yang akan mendaftar ke Komisi
Pemilihan Umum (KPU). Di antaranya wilayah mana saja yang dianggap berpotensi
besar pengerahan massanya.
Kata dia, catatan itu sesuai dengan Pilkada tahun sebelumnya
maupun pelaksana Pileg maupun Pilpres kemarin.
"Contoh, kami telah menginventarisir terjadinya bencana
alam, pada Pemilu kemarin sempat terjadi bencana banjir di beberapa wilayah.
Itu juga menjadi catatan potensi terjadi kerawanan Pilkada 2024,"
tuturnya.
Selain itu, Polres Metro Tangerang Kota akan mewaspadai
potensi kerawanan beredarnya berita hoax maupun black champaign beredar di
media sosial.
Lalu soal netralitas, komunikasi dan koordinasi selalu
dilakukan Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota bersama dengan stakeholder
terkait. Dan Kapolres juga menekankan kepada ASN maupun APH untuk selalu netral
dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
"Kita akan terus melakukan cooling sistem ke wilayah di
antaranya melalui deklarasi damai, penandatanganan fakta integritas. Termasuk
kita lakukan pemasangan spanduk imbauan kepada masyarakat untuk pesta demokrasi
pilkada ini secara aman, nyaman, sejuk, jujur, adil dan damai," beber
Kapolres.
Menurutnya, perbedaan dalam demokrasi itu adalah hal biasa.
Sebagai bangsa yang berdemokrasi semua harus saling hormati dan saling menjaga.
Lebih baik perbedaan itu untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa,
masyarakat jangan terpancing oleh informasi yang tidak benar atau hoax.
"Menjaga Pilkada Aman, Sejuk, Jujur, Adil dan Damai
yang terpenting adalah berkoordinasi dan komunikasi antara aparat keamanan
dengan penyelenggara Pilkada yakni KPU dan Bawaslu Kota/Kabupaten
Tangerang," ucapnya. (*/pur)
0 Comments