Belum Usai Pertikaian Di KNPI, Penetapan Plt Ketua Dinilai Bermasalah

Baca Juga

Ketua Umum IMM Kota Tangerang
Yasser Ardiansyah.
(Foto: Istimewa)  

NET – Ternyata  pertikaian di tubuh Komiter Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tangerang belum usai. Yasser Ardiansyah – Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Tangerang menyoroti tentang kegiatan rapat pleno yang memutuskan pengesahan Pelaksana tugas (Plt) Ketua KNPI Kota Tangerang.

"Harusnya terkait kuorum ini perlu dibuat adendum dan perlu adanya jeda. Gunanya untuk beri waktu dibuat undangan kembali rapat pleno. Jangan seolah-olah ini dipaksakan dengan frasa "Musyawarah". Ini kan seperti Roro Jonggrang Membuat Candi 1 Malam, Bim salabim Langsung muncul Plt," tutur Yasser kepada wartawan di Cikokol, Kamis (21/3/2024).

Yasser mengatakan akan menindaklanjuti permasalahan ini baik kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Provinsi Banten terkait SK maupun kepada Pj Walikota dan Kadispora Kota Tangerang terkait Dana hibah KNPI tahun 2024. Jika perlu kepada Inspektorat terkait kegiatan wawasan kebangsaan tahun 2023.

"Maka, saya juga akan memberikan informasi ke Pj Walikota dan pada Kadispora Kota Tangerang agar hati hati terkait dana hibah. Apabila dipaksakan dana hibah dikucurkan juga tanpa tedeng aling-aling dan melihat SK (Surat Keputusan-red) serta aturan internal KNPI maka kami akan wait and see melakukan upaya-upaya hukum," ungkapnya.

Karena baginya solusi terbaik untuk KNPI saat ini adalah mempercepat musyawarah daerah (Musda). Adapun persoalan Plt hanya ditugaskan untuk menyelenggarakan Musda, jadi tidak perlu menunggu sampai 9 bulan.

"Ayolah sudah saatnya KNPI Kota Tangerang berbenah. Ikuti aturan PO dan Mekanisme Rapat Pleno yang benar, ini kan agak konyol statement Plt Ketua KNIPI Baihaqi yang menyatakan ‘Kita tinggal melakukan tandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) saja.’ Sedangkan banyak hal penting yang harus dia selesaikan di antaranya adalah Muscam (Musyawarah Kecamatan-red) Cipondoh yang sudah lewat dari masa periode. Ditambah lagi residu kegiatan wawasan kebangsaan (Wasbang) tahun 2023 yang tidak melibatkan OKP pada acara tersebut karena sampai saat ini belum ada kejelasan," bebernya.

"Kami khawatir dari point-point yang disampaikan ini jangan jangan bentuk achievement Yudistira ke Baihaqi," tuturnya.

Ilustrasi tentang ditetapkan Plt.
(Foto: Istimewa)  

Di tempta yang berbeda, Erik Setiawan selaku pengurus KNPI yang bertugas sebagai Presidium 3 pada saat pleno menyatakan bahwa peserta yang hadir tercatat 34 pengurus dari total yang tercatat dalam SK berjumlah 122 pengurus.

"Memang rapat sempat diskorsing selama 2×15 menit untuk menunggu pengurus yang lain hadir dalam rapat pleno. Sedangkan saya hanya bertugas sebagai Presidium 3 dan tidak tahu siapa yang bertanggung jawab untuk menghubungi pengurus," jelasnya.

Erik Setiawan menyampaikan bahwa ketua KNPI Yudistira Prasasta mengikuti pembukaan pleno dan menyampaikan surat pengunduran diri sebagai ketua KNPI lalu meninggalkan ruang pleno.

"Kondisi dalam rapat pleno, dari salah satu peserta yang hadir mempertanyakan terkait rangkap jabatan itu harus secara tertulis dan verbal mengundurkan diri dari jabatan yang sedang diemban. Namun sampai rapat pleno selesai dilaksanakan hal tersebut tidak dilakukan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Baihaqi," ucapnya. (*/rls/pur)