Dirut PT Arkindo Ditangkap Polisi Terkait Kasus Korupsi Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan

Tersangka TB mengenakan rompi warna
oranye dihadirkan saat konferensi pers.
(Foto: Istimewa)

NET – Polisi menangkap dua orang tersangka kasus korupsi pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Warnasari tahap 2 tahun 2021 di PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM), Kota Cilegon, Banten.

Kedua tersangka yakni TB, 73, selaku Dirut PT Arkindo dan pengusaha yang meminjam PT Arkindo berinisial SM, 45. Keduanya ditangkap pada Selasa, 6 Juni 2023 pukul 16.00 WIB dan diamankan di Polda Banten.

Hal itu disampaikan Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Didik Hariyanto pada acara konferensi pers terkait kasus tindak pidana korupsi pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Warnasari tahap 2 Tahun 2021, di Media Center Bidhumas Polda Banten, Kota Serang, pada Selasa (3/10/2023).

Kombes Didik didampingi Wadirkrimsus Polda Banten AKBP Sigit Haryono, dan Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Banten Kompol Ade Papa Rihi serta dihadiri oleh puluhan pers media.

“Hasil perhitungan auditor kerugian keuangan negara dalam kasus ini sebesar Rp7.001.500.000,” ujar Kombes Pol Didik Hariyanto.

Didik menjelaskan kronologis kasus tersebut bermula dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada 2020 yang menemukan kejanggalan. Audit tersebut menemukan bahwa ada pekerjaan yang belum dilaksanakan.

Berdasarkan hasil audit tersebut, Polda Banten melakukan penyelidikan dan menemukan adanya kejanggalan pada lanjutan tender tahun 2021. Pekerjaan jalan akses Pelabuhan Warnasari Tahap 2 tahun 2021 itu seharusnya selesai pada 19 Januari 2022. Namun hingga akhir kontrak, pekerjaan tersebut belum dilaksanakan.

“Penyebabnya adalah lahan yang akan digunakan pembangunan belum dibebaskan dan tidak mendapatkan izin dari pemilik lahan,” kata Didik.

Uang muka sebesar Rp7.265.754.000,00 yang seharusnya digunakan untuk pembangunan jalan akses Pelabuhan Warnasari Tahap 2 tahun 2021 tidak dikembalikan oleh pelaksana proyek.

Barang bukti yang diamankan Polda Banten berupa uang tunai sebesar Rp905.000.000, dokumen kontrak, dokumen pencairan dan dokumen lainnya.

“Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana,” ucap Didik. (*/pur)