![]() |
Suasana Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Istimewa) |
Sedangkan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap I/Jakarta
Brigjen TNI Arkamelvi Karmani sebagai Perwira Upacara, Danmen Armed 2/PY/2
Kostrad Kolonel Arm Joko Setiyo Kurniawan sebagai Komandan Upacara serta
Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas sebagai pembaca doa.
Pengibaran bendera Merah Putih dilakukan Tim Pasukan
Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Indonesia Maju. Dipimpin Komandan Kompi
Paskibraka Danki A Yonif 7 Mar Brigif 4 Mar BS Kormar Kapten Ganteng Prakoso.
Lilly Indriani Suparman Wenda mewakili Provinsi Papua
Pegunungan sebagai pembawa bendera merah putih. Tiga siswa lainnya dari
kelompok 8 yang bertugas mengibarkan bendera adalah Bintang Wirasatya RA
sebagai komandan kelompok 8 mewakili Provinsi Sumatera Selatan, Nathaniel Shawn
Edgar Sondakh sebagai pembentang bendera yang mewakili Provinsi Sulawesi Utara,
dan Alfin Alfarisi sebagai pengerek bendera yang mewakili Provinsi Sumatera
Barat.
"Upacara kali ini sangat spesial, karena akan menjadi
upacara terakhir di DKI Jakarta. Mulai tahun depan, upacara akan
diselenggarakan di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara),” ujar Bambang
Soesatyo (Bamsoet) usai membacakan teks Proklamasi Upacara Peringatan Detik-Detik
Proklamasi pada peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia, di Istana Negara,
Jakarta, Kamis (17/8/2023).
Bamsoet mengatakan usia 78 tahun bukanlah usia muda dalam
sebuah kemerdekaan. Setelah 78 tahun, akhirnya kita sudah memulai proses
pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, di posisi geografis yang berada di
tengah antara Indonesia Barat dan Timur. Bukan sekadar pemindahan ibu kota
negara, melainkan juga memindahkan berbagai pola pembangunan dari yang semula
Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang
Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan upacara kali spesial, karena menjadi
upacara terakhir menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Karena itu, upacara kali
ini harus dijadikan momentum bagi para bakal calon presiden dan wakil presiden
serta para pendukungnya untuk tetap menjaga semangat dan persatuan bangsa.
Selain Indonesia pada 2024 nanti akan ada berbagai negara
adikuasa yang akan menyelenggarakan Pemilu. Antara lain Pemilu Taiwan pada
Januari 2024 yang akan mempengaruhi kondisi Tiongkok dan Amerika; Pemilu Rusia
pada 17 Maret 2024; serta Pemilu Amerika Serikat pada 5 November 2024.
"Sebagai negara besar yang berada pada pusaran
kepentingan geopolitik global, siapapun Presiden Indonesia yang terpilih dalam
Pemilu 2024 nanti, harus mampu membawa kapal besar Indonesia menghadapi
gelombang geopolitik dunia yang semakin sulit diprediksi. Saat ini saja, dunia
masih menghadapi ketegangan akibat perang Rusia-Ukraina yang memperlihatkan
bahwa perdamaian seakan masih menjadi konsep yang menggantung di awang-awang,"
tutur Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI
ini menerangkan perang menunjukkan secara gamblang cara pandang para pemimpin
dunia di tengah peta kekuatan global yang multipolar yang seringkali
mementingkan motif politik dan ekonomi, dibandingkan prinsip-prinsip
kemanusiaan universal. Di tengah situasi tersebut, patut diapresiasi peran
pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang telah
berulang kali berupaya memberikan solusi perdamaian permanen dengan mendorong
gencatan senjata dan diplomasi di meja perundingan.
"Perang Rusia-Ukraina, ketegangan Tiongkok-Taiwan,
hingga potensi konflik di semenanjung Korea, merupakan sebagian dari beberapa
isu yang dipandang berpengaruh pada stabilitas geo-politik global,” ucap
Bamsoet.
Sekaligus mengisyaratkan bahwa pertahanan dan keamanan
negara kita harus dimaknai secara holistik dan multidimensional. Indonesia
sebagai negara berdaulat perlu memiliki kemampuan militer yang tangguh dan
profesional yang didukung semangat kerjasama segenap elemen bangsa.
“Sebagaimana mandat Panglima Besar Jenderal Sudirman:
Tentara kita adalah tentara rakyat yang akan kuat bila hidup dan bergotong
royong bersama rakyat," terang Bamsoet.
Dosen Tetap Pascasarjana Program Doktor Universitas
Borobudur dan Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Unpad
(PADIH Unpad) ini menjelskan pertahanan dan keamanan negara juga meliputi
dimensi ekonomi. Sebagai negara kaya sumberdaya, Indonesia harus membangun
ketahanan dan kemandirian ekonomi, yang ditopang oleh kedaulatan pangan, energi,
dan industri. (*/pur)
0 Comments