Al Muktabar: Penerimaan ASN Pemprov Banten Tunggu Formulasi Menpan RB

Baca Juga

Pj Gubernur Banten Al Muktabar pada rapat 
koordinasi pengadaan ASN TA 2023. 
(Foto: Istimewa)  

NET - Perekrutan ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten  sedang menunggu formulasi atau surat edaran dari pihak Menteri Penertiban Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Sedangkan formulasi perekrutan non-ASN ini sedang dikaji dan dipetakan formasinya secara lebih lanjut oleh Pemerintah Pusat.

“Ini merupakan pengimplementasian dari Undang-Uundang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 56 ayat (1), yakni instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja di daerahnya,” ujar Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar di Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Hal itu dikatakan Al Muktabar seusai menghadiri Rapat Koordinasi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023 dan Uji Publik RUU ASN di Ballroom Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta.

Rapat koordinasi ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim; serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.

Al Muktabar mengatakan sesuai dengan arahan Menpan RB  bahwa fokus perekrutan ASN diberikan pada tenaga pengajar dan kesehatan. Maka dari itu, sedang disesuaikan hal tersebut dengan keuangan daerahnya.

“Pada prinsipnya daerah kita  membutuhkan itu untuk mendukung kinerja. Tapi diperlukan komposisi pembiayaan dimana kemampuan keuangan daerah itu  cukup terbatas,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Menpan RB Republik Indonesia Abdullah Azwar Anas menyampaikan pada 2023 ini tengah fokus pada penyelesaian tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan untuk P-3K.

Menurut Anas, pihaknya juga tengah menyiapkan rekrutmen formasi ASN untuk tenaga fresh graduate (lulusan baru) bertalenta digital.

"Formasi tahun ini sangat penting untuk Pemerintah Pusat sebanyak 81.119 orang, Pemerintah Daerah 943.373 orang, dan 6.259 orang untuk kedinasan," ungkap Azwar Anas.

Anas menjelaskan untuk pengadaan ASN tahun 2023 ini terdapat formasi ASN fresh graduate (lulusan baru) dengan menguasai digitalisasi. Menurut Anas, untuk ASN yang telah pensiun tidak semua formasinya diisi dan akan digantikan dengan digitalisasi.

Anas mencontohkan seperti pada Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat 3 lantai yang semula diisi oleh 500 orang sekarang tinggal 30 orang. Karena dengan digitalisasi beberapa ASN yang telah pensiun formasinya tidak perlu diisi.

"Tahun 2023 ini ada rekrutmen untuk ASN yang bertalenta digital. Komposisinya tahun 2023 dan tahun 2024, 80 persen untuk PPPK dan 20 persen Fresh Graduate," ungkapnya.

Hal senada juga dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, kebutuhan ASN tahun 2023 ini diprioritaskan pada sektor guru dan tenaga kesehatan. Hal tersebut menjadi solusi dan terobosan yang baik bagi Pemerintah Pusat.

"Prioritasnya di sektor guru dan kesehatan. Tentu ini menjadi solusi dan terobosan. Catatan ke depan kita perlu merekrut ASN bertalenta digital," ungkapnya. (*/pur)