Al Muktabar: Inflasi Di Provinsi Banten Terkendali

Baca Juga

Pj Gubernur Banten Al Muktabar ketika
mengikuti Rakor Inflasi secara virtual.
(Foto: Istimewa)  

NET - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka inflasi bulan ke bulan (MoM) di Provinsi Banten pada bulan Juli 2023 sebesar 0,06 dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Angka terendah inflasi bulan ke bulan sepanjang tahun 2023. Secara Tahun ke Tahun (YoY) angka inflasi Provinsi Banten mencapai 2,93 persen dibawah nasional yang mencapai 3,08 persen.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan Pemprov Banten selalu menjalankan apa yang menjadi arahan dari Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian yang disampaikan pada rapat Koordinasi mingguan berkenaan dengan pengendalian inflasi.

“Kita senantiasa melakukan evaluasi terhadap berbagai catatan yang diberikan dalam rangka penanganan inflasi di daerah,” kata Al Muktabar, Senin (7/8/2023).

Hal itu dikatakan Al Muktabar usai Rakor Inflasi secara virtual di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP-3B), Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Curug, Kota Serang.

Dikatakan Al Muktabar, bukan hanya di Provinsi Banten, saat ini di beberapa daerah juga penurunan inflasi itu terjadi dan angkanya relatif pada posisi yang berdekatan. Situasi inilah yang membuat keadaan di Provinsi Banten cukup relatif stabil.

“Sehingga secara nasional, harga komoditi penyumbang inflasi itu terbentuk secara stabil seperti beras, cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras dan telur,” ujarnya.

Namun demikian, kata Al Muktabar, selalu melakukan pemantauan langsung harga itu di pasaran, baik di kala pagi, siang kadang juga malam. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa angka yang disajikan oleh BPS itu benar adanya.

“Kemudian, ketika ada terjadi lonjakan harga, kita juga bisa langsung intervensi dengan menghubungi secara langsung daerah yang menjadi champion komoditi bersangkutan,” ucapnya.

Bukan sampai di situ, tutur Al Muktabar, agar harga itu tetap stabil, Pemprov Banten menggunakan Biaya Tak Terduga (BTT) untuk biaya transportasi dari daerah produksi utama ke Provinsi Banten, sesuai peraturan yang berlaku.

“Sehingga barang yang datang itu, bisa menggunakan harga yang relatif sama dari daerah asalnya,” ungkapnya. (*/pur)