Usulan Raperda Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pj Gubernur Setuju Dibahas

Baca Juga

Pj Gubernur Banten Al Muktabar serahkan 
dokumen berita acara usulan Raperda. 
(Foto: Istimewa) 

 

NET - Penjelasan DPRD Provinsi Banten atas usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar sependapat  untuk dapat dibahas lebih lanjut.

Al Muktabar mengatakan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan Pemerintah daerah dapat menetapkan dalam 1 Perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah, yang harus ditetapkan paling lambat  setelah UU Nomor 1 Tahun 2022 berlaku.

"Dengan kata lain per Januari 2024, pemungutan pajak dan retribusi tidak lagi menggunakan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pajak dan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah," ujar Al Muktabar, Rabu (17/5/2023).

Hal itu dikatakan Al Muktabar pada menyampaikan Pendapat Gubernur Banten terhadap penjelasan DPRD atas Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Curug, Kota Serang.

Al Muktabar mengaku sependapat terkait dengan penentuan tarif dalam Perda Pajak dan Retribusi tersebut harus mempertimbangkan kondisi makro ekonomi daerah.

"Akan tetapi, dalam menentukan besaran tarif yang dimaksud, perlu diformulasikan tarif bisa digunakan dalam jangka waktu lama atau panjang. Adapun untuk masyarakat yang tidak mampu bisa diberikan pengurangan dengan mengajukan permohonan," katanya.

Al Muktabar sependapat mengenai jenis pajak dan retribusi yang diatur dalam Raperda tersebut untuk dapat dikaji secara seksama terkait potensi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten.

"Hal ini sangat kita perlukan setiap penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), proyeksi pendapatan daerah tersebut harus benar-benar terukur, realistis, dan transparan," imbuhnya.

Berkenan hal itu, dalam pembahasan bersama atas Raperda tersebut, masih menunggu beberapa peraturan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2022. Di antaranya RPP Ketentuan Umum PDRB, RPP Transfer Ke Daerah dan RPP Revisi PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan.

"Peraturan pelaksanaan tersebut tentu sangat kita tunggu, arah dan jangkauan pengaturannya. Seperti pada jenis pajak PKB, BBNKB dan Mineral Bukan Logam," ujarnya.

"Serta bantuan terdapat tarif opsen atau disebut pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang besarannya ditetapkan untuk opsen PKB sebesar 66 persen, opsen BBNKB 66 persen dan opsen mineral bukan logam dan batuan sebesar 25 persen yang dihitung dari pajak terhutang," tuturnya.

Al Muktabar menilai RPP Ketentuan Umum PDRB sangat diperlukan dalam efektifnya Perda Pajak dan Retribusi Daerah. (*/pur)