Menteri PAN-RB: Pemprov Banten Fokus Pada Pengentasan Kemiskinan

Baca Juga

Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas
bersama pejabat Pemprov Banten.
(Foto: Istimewa)  

NET - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan ada empat fokus Reformasi Birokrasi Tematik yang ditetapkan saat ini. Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Akselerasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, serta fokus pada isu prioritas Presiden seperti penggunaan produk dalam negeri dan penekanan inflasi.

"Reformasi Birokrasi Tematik, sesuai arahan Presiden Jokowi, diperlukan untuk mewujudkan birokrasi yang berdampak, yang betul-betul menyasar masalah utama pembangunan," ujar Abdullah Azwar Anas, Selasa (23/5/2023).

Hal itu dikatakan Abdullah Azwar Anas pada Sosialisasi dan Asistensi Reformasi Birokrasi Tematik dan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Provinsi Banten di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 69, Senayan,  Jakarta.

Anas mendorong Provinsi Banten bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam penerapan Reformasi Birokrasi berdampak tersebut.

“Ini sudah momentumnya Banten untuk menjadi contoh bagi yang lain. Kita sama-sama berupaya agar capaian Reformasi Birokrasi di Banten terus lebih baik pada tahun yang akan datang sehingga masyarakat Banten akan merasakan dampak baiknya, seperti penurunan kemiskinan yang harus terus dipacu,” tuturnya.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus berupaya dan berkomitmen untuk menyukseskan agenda Reformasi Birokrasi (RB) sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat, salah satunya terkait dengan Reformasi Birokrasi Tematik.

"Kita mengapresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian PANRB dengan segenap jajaran yang memfasilitasi kita untuk menjadi fokus agenda Reformasi Birokrasi Tematik di Provinsi Banten," ungkap Al Muktabar yang hadir pada acara tersebut.

Al Muktabar menyampaikan Pemprov Banten telah mengikuti arahan terkait dengan reformasi birokrasi berdampak. Bahkan hal itu telah digulirkan mulai dari menurunkan angka kemiskinan ekstrem, stunting dan gizi buruk. Kemudian belanja produk dalam negeri, pengendalian inflasi hingga peningkatan investasi yang terus menjadi konsentrasi.

"Tematik yang diarahkan kepada kita adalah membuat agenda itu agar lebih fokus lagi," ungkapnya.

Al Muktabar menjelaskan dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, Pemprov Banten telah melakukan pendataan by name by addres serta permasalahannya apa saja. Sehingga permasalahan yang ditemukan dapat didekatkan dalam berbagai agenda kerja Organisasi Perangkat Desa (OPD) maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

"Tematik ini artinya, kita akan memfokuskan secara terukur, yang juga dievaluasi oleh Kementerian/ Lembaga. Khususnya Kementerian  PANRB yang kaitannya dengan SDM jadi SDM birokrasi dalam rangka pencapaian cascading itulah yang menjadi ukuran kinerjanya," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Al Muktabar mengungkapkan implementasi Reformasi Birokrasi Tematik dalam menyelesaikan beberapa persoalan itu dibutuhkannya kekompakan dan kebersamaan semua pihak.

"Mudah-mudahan dengan kita makin kompak dan fokus atau gotong-royong yang menjadi ciri dari bangsa kita ini akan semakin mempercepat tugas dan tanggung jawab kita atas Pemerintah hadir di tengah masyarakat," jelasnya. (*/pur)