Pj Sekda Harapkan Provinsi Banten Stunting Sampai Nol Persen

Baca Juga

Pj Sekda Banten M. Tranggono saat
memimpin rapat koordinasi.
(Foto: Istimewa) 

NET - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten M. Tranggono mengungkapkan beberapa isu strategis yang perlu dibahas, yakni: stunting, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendidikan hingga tenaga honorer.

"Stunting pada tahun 2024, Provinsi Banten harus 14 persen. Diharapkan bisa sampai nol persen karena usaha yang dilakukan sama," tutur Tranggono, Selasa (28/6/2022).

Tranggono mengatakan hal saat memimpin rapat koordinasi guna Meningkatkan Sinergi Program Kerja Pembangunan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Umum di Ruang Rapat Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan  Syech Nawawi Al Bantani, Curug, Kota Serang. Rapat membahas beberapa isu strategis untuk percepatan pembangunan Provinsi Banten.

Dikatakan, stunting kaitannya dengan kemiskinan terstruktur perekonomian  keluarga.

Terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi, kata Tranggono, Pemprov Banten fokus pada Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi. E-Katalog lokal untuk fasilitasi UMKM dan koperasi di Provinsi Banten.

"APBD Pemprov Banten mencapai Rp 12 triliun. Jika digabung dengan APBD Kabupaten dan Kota hampir mencapai Rp 50 triliun. Harusnya ini bergerak Provinsi Banten, ajak pelaku UMKM di katalog lokal," ujarTranggono.

Di bidang pendidikan, kata Tranggono, lulusan SMP mencapai 70 ribu. Sementara itu, kapasitas SMA dan SMK Negeri di Provinsi Banten sekitar 30 siswa.

"Penjabat Gubernur Banten menginginkan anak-anak di Provinsi Banten yang usia SMA harus punya ijazah SMA. Ada pemikiran membuat semacam SMA terbuka/ SMA metaverse yang induknya SMA favorit," ungkapnya.

Terkait tenaga honorer, Tranggono mengungkapkan semua daerah hampir mengalami hal yang sama. Di Pemprov Banten terdapat sekitar 17.500 tenaga honorer.

Dalam kesempatan itu, Sekda Kota Serang Nanang Saefudin mengungkapkan untuk menangani stunting seluruh kepala daerah telah optimal dalam menangani stunting dari peran Dinas Kesehatan, Puskesmas, hingga Posyandu.

"Peran Posyandu bisa lebih optimalkan oleh pejabat di wilayah. Perlu reward untuk memotivasi para kader Posyandu," ungkapnya.

Sementara itu, Sekda Kota Cilegon Maman Mauludin mengusulkan untuk percepatan ekonomi, bagi hasil bisa dilaksanakan secara langsung saat transaksi. Sehingga ketika transaksi langsung masuk ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten dan Kota.

Sekda Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri mengusulkan penanganan stunting harusnya fokus pada ibu hamil dan balita dari keluarga tidak mampu. Sehingga data dari KUA (Kantor Urusan Agama) diperlukan.

"Data siapa yang menikah, dari keluarga tidak mampu, masuk ke Dinas Kesehatan untuk diintervensi. Peningkatan anggaran pada ibu hamil dan balita," ungkapnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota yang hadir dengan isu strategis yang dihadapi wilayahnya saat ini. Terkait hal itu, Pj Sekda M Tranggono untuk saat ini fasilitasi yang dilakukan masih terkait dengan kinerja Pemprov Banten. (*/pur)