Pj Sekda Banten M. Tranggono saat memimpin rapat koordinasi. (Foto: Istimewa) |
"Stunting pada tahun 2024, Provinsi Banten harus 14
persen. Diharapkan bisa sampai nol persen karena usaha yang dilakukan
sama," tutur Tranggono, Selasa (28/6/2022).
Tranggono mengatakan hal saat memimpin rapat koordinasi guna
Meningkatkan Sinergi Program Kerja Pembangunan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
dan Pemerintahan Umum di Ruang Rapat Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat
Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Curug, Kota Serang.
Rapat membahas beberapa isu strategis untuk percepatan pembangunan Provinsi
Banten.
Dikatakan, stunting kaitannya dengan kemiskinan terstruktur
perekonomian keluarga.
Terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi, kata Tranggono,
Pemprov Banten fokus pada Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi.
E-Katalog lokal untuk fasilitasi UMKM dan koperasi di Provinsi Banten.
"APBD Pemprov Banten mencapai Rp 12 triliun. Jika
digabung dengan APBD Kabupaten dan Kota hampir mencapai Rp 50 triliun. Harusnya
ini bergerak Provinsi Banten, ajak pelaku UMKM di katalog lokal," ujarTranggono.
Di bidang pendidikan, kata Tranggono, lulusan SMP mencapai
70 ribu. Sementara itu, kapasitas SMA dan SMK Negeri di Provinsi Banten sekitar
30 siswa.
"Penjabat Gubernur Banten menginginkan anak-anak di
Provinsi Banten yang usia SMA harus punya ijazah SMA. Ada pemikiran membuat
semacam SMA terbuka/ SMA metaverse yang induknya SMA favorit," ungkapnya.
Terkait tenaga honorer, Tranggono mengungkapkan semua daerah
hampir mengalami hal yang sama. Di Pemprov Banten terdapat sekitar 17.500
tenaga honorer.
Dalam kesempatan itu, Sekda Kota Serang Nanang Saefudin
mengungkapkan untuk menangani stunting seluruh kepala daerah telah optimal
dalam menangani stunting dari peran Dinas Kesehatan, Puskesmas, hingga Posyandu.
"Peran Posyandu bisa lebih optimalkan oleh pejabat di
wilayah. Perlu reward untuk memotivasi para kader Posyandu," ungkapnya.
Sementara itu, Sekda Kota Cilegon Maman Mauludin mengusulkan
untuk percepatan ekonomi, bagi hasil bisa dilaksanakan secara langsung saat
transaksi. Sehingga ketika transaksi langsung masuk ke RKUD (Rekening Kas Umum
Daerah) Kabupaten dan Kota.
Sekda Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri
mengusulkan penanganan stunting harusnya fokus pada ibu hamil dan balita dari
keluarga tidak mampu. Sehingga data dari KUA (Kantor Urusan Agama) diperlukan.
"Data siapa yang menikah, dari keluarga tidak mampu,
masuk ke Dinas Kesehatan untuk diintervensi. Peningkatan anggaran pada ibu
hamil dan balita," ungkapnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota yang hadir dengan isu
strategis yang dihadapi wilayahnya saat ini. Terkait hal itu, Pj Sekda M Tranggono
untuk saat ini fasilitasi yang dilakukan masih terkait dengan kinerja Pemprov
Banten. (*/pur)
0 Comments