Sukardin. (Foto: Ist/koleksi pribadi) |
Pemerhati pendidikan, Sukardin mengatakan pihaknya mendesak
pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar melakukan
evaluasi secara menyeluruh terhadap penerapan sistem PPDB zonasi tersebut.
Sukardin menilai penerapan sistem zonasi ini telah merampas
hak anak untuk belajar di sekolah negeri.
"Berdasarkan pantauan kami di lapangan sistem zonasi
ini telah merampas hak anak untuk belajar di sekolah Negeri. Dan, sejak
diterapkannya sistem zonasi ini mayoritas orangtua murid yang berdomisili jauh
dari lokasi sekolah kerap dihantui rasa cemas dan ketakutan, karena anaknya
secara otomatis tidak bisa menikmati pendidikan di sekolah Negeri," ungkap
Sukardin, kepada wartawan, Minggu (19/02/2022).
Kader Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini
menuturkan Kemendikbud tampaknya tidak siap dalam menerapkan sistem zonasi
tersebut.
Sebab, peserta didik baru yang mendaftar di sekolah milik
pemerintah jumlahnya cukup fantastis.
Sementara, ketersediaan gedung sekolah serta kuota yang
tersedia sangat minim sekali, sehingga para peserta didik yang bertempat
tinggal jauh dari sekolah Negeri harus mengelus dada.
"Jumlah peserta didik baru tak sebanding dengan jumlah
ruang belajar. Salah satu contohnya di wilayah Kabupaten Tangerang. Di daerah
ini gedung sekolah SMA Negeri jumlahnya sangat minim, bayangkan satu kecamatan
hanya satu SMA Negeri, sedangkan jumlah siswa yang mendaftar membeludak,"
katanya.
Sukardin menambahkan, dengan minimnnya sarana dan prasarana
pendidikan serta tingginya animo
masyarakat yang ingin menyekolahkan anak- anaknya di sekolah Negeri, maka dapat
dipastika akan membuka peluang para oknum untuk "bermain" dengan
memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan.
"Peluang itu bisa dimanfaatkan oleh para oknum untuk
mencari keuntungan. Saya mendapatkan informasi di lapangan bahwa ada indikasi
praktek jual- beli kursi, dan harganya pun cukup fantastis bisa mencapai
Rp10-15 juta per kursi untuk tingkat SMA Negeri. Ini harus disikapi serius oleh
pemerintah, jangan sampai psikologis anak rusak gara- gara sistem zonasi
ini," ujarnya. (bah)
0 Comments