Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy bersalaman dengan Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro. (Foto: Istimewa) |
Andika Hazrumy mengungkapkan hal tersebut pada Musrenbang
atau Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023
di Hotel Novotel, Tangcity Mall, Jalan Jenderal Surdirman, Kota Tangerang,
Kamis (7/4/2022).
Andika menjelaskan pencapaian tersebut tidak terlepas dari
peran Pemerintah Kabupaten dan Kota yang sudah sangat membantu kerja
pembangunan yang dilakukan Pemprov Banten.
"Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota
karena pencapaian Pemprov Banten pada tahun 2022 sebagai landasan kita merencanakan
program untuk tahun depan. Tentu saja berkat kontribusi yang tidak sedikit dari
Kabupaten dan Kota," ujar Andika di hadapan peserta Musrenbang yang juga
terdapat para Kepala Daerah Kabupaten dan Kota se-Banten.
Mereka yang hadir adalah Bupati Tangerang Ahmed Zaki
Iskandar, Wakil Walikota Tangerang Sachrudin, dan Wakil Walikota Tangerang
Selatan Pilar Saga Ichsan. Berikutnya Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa,
Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi, dan Wakil Bupati Pandeglang Tanto W Arban.
Andika berharap kekompakan antar Pemerintah Kabupaten dan Kota
se-Banten bersama Pemprov Banten dapat terus terjalin. Koordinasi antar
Pemerintah Kabupaten dan Kota bersama Pemprov Banten ke depannya dapat lebih
diperkuat lagi.
"Tentu saja kalau bicara koordinasi, termasuk di
dalamnya koordinasi kita di Banten dengan Pemerintah Pusat," imbuhnya.
Diungkapkan Andika, pembangunan manusia di Banten secara
konsisten terus mengalami kemajuan, yang dilihat dari peningkatan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). Capaian IPM sebesar 72,72 poin atau meningkat 0,27
poin dari tahun sebelumnya, dan lebih baik dibandingkan IPM nasional yang
mencapai 72.29 poin.
Peningkatan IPM Banten tahun 2021, kata Andika, terjadi pada
tiga komponen, yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) menjadi 70,02 tahun, Harapan Lama
Sekolah (HLS) menjadi 13,02 tahun, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menjadi 8,93
tahun, dan pengeluaran per kapita per tahun sebesar Rp 12 juta.
Laju pertumbuhan ekonomi sendiri mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,44 persen, atau pulih dari kondisi perekonomian tahun 2020 yang mengalami pertumbuhan negatif -3.38 persen. “Serta lebih baik dibandingkan perekonomian nasional yang hanya tumbuh 3.51 persen,” imbuhnya.
Andika melaskan capaian persentase penduduk miskin sebesar 6,50 persen atau menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang mencapai 6,63 persen, dan angka tersebut masih lebih baik dari tingkat kemiskinan nasional yang mencapai 9,71 persen. Angka kemiskinan tersebut mengalami penurunan sebesar 0,13 poin dibanding kondisi tahun sebelumnya.
Hal ini, kata Andika, sejalan dengan berkurangnya jumlah
penduduk miskin sebanyak 15,000 ribu orang. Adapun capaian persentase
pengangguran terbuka pada 2021 terealisasi sebesar 8,98 persen, menurun
signifikan dari kondisi pengangguran tahun 2020 yang mencapai 10,64 persen atau
turun sebesar 1,66 persen. Jumlah pengangguran berkurang signifikan sebanyak
99.000 ribu orang.
Andika mengungkapkan sejumlah prestasi yang berhasil diraih
Pemprov Banten. Prestasi tersebut di antaranya penilaian Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) selama 5 tahun berturut-turut, Penghargaan pencegahan
korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Provinsi sangat inovatif dari
Kemendagri, peringkat pertama manajemen kepegawaian dari Badan Kepegawaian
Negera (BKN) dan predikat Provinsi informatif dari Komisi Informasi Republik
Indonesia.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Banten Mahdani dalam laporannya
mengatakan Musrenbang RKPD merupakan akumulasi dari tahapan perencanaan,
melalui pendekatan partisipatif, teknokratis, politis, top down dan bottom up.
"Maksud dan tujuan pelaksanaan Musrenbang ini
dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan dalam
rangka penyempurnaan rancangan RKPD tahun 2023," kata Mahdani.
Diungkapkan Mahdani, Musrenbang diikuti oleh 290 peserta,
dengan 199 hadir secara tatap muka dan 91 hadir melalui online. Peserta antara
lain terdiri dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pimpinan DPRD Banten,
Bupati/Walikota se-Banten, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Banten,
Perangkat Daerah Provinsi Banten, perwakilan dunia usaha, tokoh masyarakat,
akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi. Turut hadir memberikan
materi paparan Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro dan Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas Scenaider Clasain Hasudungan
Siahaan. (*/pur)
0 Comments