Gubernur Banten H. Wahidin Halim. (Foto: Istimewa) |
"Saya pribadi tidak merasa tersinggung. Seharusnya,
Negara memberikan rasa aman. Karena apa yang saya lakukan sesuai dengan
peraturan," ungkap Gubernur WH kepada wartawan di kediamannya, Jalan Haji
Djiran No. 1, Kelurahan Pinang, Kota Tangerang, Kamis (23/12/2021).
"Saya serahkan kepada pihak yang berwenang," tuturnya.
Gubernur WH mengaku tidak bisa membayangkan andaikan saat
itu berada di ruang kerjanya. Menyesalkan tindakan buruh memaksa masuk ruangan
kerja tapi tidak ada upaya mempertahankan atau melindungi.
"Ini seharusnya menjadi perhatian masyarakat juga
negara. Keputusan itu harus di back up," ungkapnya.
Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan Pejabat Negara yang
harus terlindungi dari perbuatan anarkis. Demonstrasi atau menyampaikan
pendapat dimuka umum ada aturannya dan disampaikan dengan cara-cara yang baik
serta menggunakan etika.
"Bisa jadi preseden semua Gubernur, Bupati dan Walikota
nanti pada takut untuk mengambil keputusan. Kita juga diikuti oleh
peraturan-peraturan yang menentukan," ucap Gubernur WH.
Dikatakan, pihaknya bukan takut pada sanksi administratif.
Namun lebih melihat pada bagaimana kegiatan ekonomi bisa berjalan dan
pengangguran tertanggulangi.
Dijelaskan, Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMP dan UMK) diputuskan melalui musyawarah. Melalui proses
dewan pengupahan dengan indikator dan variabel yang jelas termasuk melibatkan Badan
Pusat Statistik (BPS) yang mengukur pertumbuhan ekonomi, inflasi, kelayakan
hidup dan lain-lain. Melalui kesepakatan Dewan Pengupahan, selanjutnya direkomendasikan
kepada Gubernur.
"Penetapan UMP dan UMK itu untuk kepentingan yang lebih
luas, tidak hanya untuk buruh-buruh di pabrik. Tapi juga untuk yang di
perhotelan, pariwisata dan sebagainya yang kalau sekarang karena terdampak
pandemi Covid-19 belum pulih," jelas Gubernur WH.
Dikatakan, di Indonesia ini konflik perburuhan terjadi
setiap tahun. Buruh minta naik, pengusaha tidak mau naik. Pemerintah Provinsi,
Kabupaten/Kota memfasilitasi, membangun silaturahmi serta memoderasi pertemuan
itu dan damai-damai saja.
"Tapi pada akhirnya kita yang diserang. Sejauh mana
Pemerintah terlibat dalam hubungan perburuhan," pungkasnya. (*/pur)
0 Comments