Giliran Tokoh Heran, Dian Yunita Dewi Diangkat Jadi Direktur Keuangan PT PITS

Baca Juga

Logo PT PITS.
(Foto: Bambang TR/TangerangNet.Com)

NET - Warga Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menilai aneh, kok bisa? Dian Yunita Dewi, SE ditetapkan sebagai Direktur Keuangan PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS) dalam Rapat Umum Pemegang Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa. PITS adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Tangsel.

Hal tersebut diungkapkan oleh sejumlah tokoh dan warga masyarakat Kota Tangsel, Minggu (3/10/2021) berkaitan dengan beredarnya surat hasil akhir uji kelayakan dan kepatutan pengisian jabatan komisaris dan direksi pada Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Investasi Kota Tangerang Selatan bernomor 500/286-Pansel/2021.

"Dalam surat itu dijelaskan warga dapat melihat peringkat atau urutan ke berapa atas nama, Dian Yunita Dewi dan bukan peserta calon direksi yang berhasil," ucap Bambang Tedjo Lestioro, 38, warga Graha Raya Paku Jaya dan mantan Aktivis 98.   

Tedjo menjelaskan jika penetapan Dian Yunita Dewi dalam RUPS pekan lalu (30/9/2021) ternyata bukan berdasarkan penilaian tetapi berdasarkan kedekatan pimpinan daerah dengan petinggi partai yang notabene adalah suami dari Dian Yunita Dewi.

"Lalu untuk apa Pemerintah Kota Tangerang Selatan membentuk pansel rekruitmen calon direksi PT PITS jika berujung kentalnya KKN (korupsi, kolusi, nepotisme)," tutur Bambang Tedjo Lestioro kepada wartawan, Minggu (3/10/2021).

Sebelumnya diketahui kekosongan kursi direksi keuangan dan lemahnya kinerja komisaris PT PITS yang dikelola oleh Dudung E Diredja tidak pernah membuahkan hasil bagi Pemerintahan yang sudah berjalan selama lebih dari satu dekade

"Tak ubahnya Benyamien Davnie-Pilar tengah membangun Neo rezim KKN," ucap Bambang Tedjo, salah seorang Presidium Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ) 98 tersebut.

Terpisah, Fery Juliantoro mantan Aktivis 98 yang mantan Presidium FKSMJ tersebut menilai suara masyarakat adalah simbol perjuangan dan kebenaran selama hal tersebut dianggap benar oleh rakyat maka sepatutnya pemerintahan daerah tinggal membuat kebijakan berdasarkan kepentingan masyarakat bukan kepentingan penguasa

"Pola KKN saat ini semakin terlihat jelas dalam sistem pemerintahan semua bidang pekerjaan akan diambilnya. Pemimpin model ini lebih mendekati sel Komunikasi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari pada dekat ke rakyatnya," pungkas Bang Ferry Juliantoro. (btl)