Pemprov Banten Akan Tingkatkan Penanganan Kesehatan Di Hulu

Baca Juga

Gubernur Banten H. Wahidin Halim. 
(Foto: Istimewa)  

NET - Gubernur Banten H. Wahidin Halim (WH) mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan meningkatkan sosialisasi Protokol Kesehatan di samping membatasi mobilitas masyarakat melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk penanganan di hulu.

"Kami sekarang konsentrasi di hulu. Bekerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat mengadakan sosialisasi untuk mencegah kepanikan di masyarakat," ungkap Gubernur dari Ruang Rapat Rumah Dinas Gubernur Banten, Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 158, Kota Serang, dalam telekonferensi rapat penanganan Covid-19 di Provinsi Banten yang dipimpin Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin, Rabu (13/7/2021).

Dikatakan, untuk menekan peningkatan kasus Covid-19, Pemprov Banten akan menggunakan pendekatan model program Keluarga Berencana (KB).

"Ada petugas di lapangan, ada posko, melibatkan tokoh masyarakat, serta tokoh agama," jelas Gubernur.

Terkait vaksinasi Covid-19, dijelaskan Gubernur, vaksin yang dikirim ke Provinsi Banten masih terbatas. Sementara Bupati dan Walikota mengharapkan vaksin segera dikirim.

"Kami bekerjasama dan didukung oleh TNI, Kepolisian dan Kejaksaan," ungkap Gubernur, saat menjelaskan kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

"Untuk meningkatkan cakupan vaksinasi, petugas akan melakukan jemput bola," tuturnya.

Dijelaskan Gubernur, untuk mengurangi tekanan tingkat keterisian (Bed Occupancy Rate/BOR) rumah sakit yang saat ini mencapai 91 persen akan menambah rumah singgah hingga 400 tempat tidur.

Ditambahkan, kelangkaan obat dan oksigen di pasaran, turut mendorong masyarakat yang melakukan isolasi mandiri untuk mendapatkan obat dan oksigen dari rumah sakit. Selain itu, rumah sakit di Provinsi Banten juga tidak bisa menolak pasien Covid-19 dari luar wilayah.

Gubernur juga berharap Kementerian Kesehatan segera mengirimkan vaksin, obat-obatan, dan bahan untuk testing yang saat ini ketersediaannya terbatas.

Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin menekankan untuk meningkatkan koordinasi dan konsolidasi data seluruh pihak.

Wapres menyorot tingginya kasus konfirmasi Covid-19 di Provinsi Banten. Soal kepatuhan menerapkan disiplin Protokol Kesehatan menjadi salah satu penyebab tingginya penularan.

Dalam kesempatan itu, Wapres mendorong Pemprov Banten untuk meningkatkan pelaksanaan 3-T (Testing, Tracking, Treatment) serta cakupan vaksinasi terhadap masyarakat Provinsi Banten.

Rapat juga diikuti oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencaca (BNPB) Ganip Warsito, Forkopimda Provinsi Banten, Bupati dan Walikota se-Provinsi Banten, serta Forkopimda Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten. (*/pur)