 |
| Gubernur Banten H. Wahidin Halim dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. (Foto: Istimewa) |
"Tugas kita bagaimana mencegah masyarakat
berbondong-bondong ke rumah sakit (RS)," ungkap Gubernur.
Dikatakan, dari Pemerintah Pusat ada tiga paket obat untuk
yang terkonfirmasi Covid-19 untuk masyarakat kurang mampu, terutama di
pedesaan.
"Pemberian obat harus didampingi oleh Babinsa, perawat
atau bidan desa," ungkap Gubernur.
"Panglima TNI juga perintahkan Babinsa untuk memberikan
bantuan beras bagi masyarakat kurang mampu yang sedang melakukan isolasi mandiri,"
tuturhnya.
Diungkapkan, saat ini anggota masyarakat yang melakukan
isolasi mandiri perlu ada yang membimbing atau mendampingi. Sehingga tidak
terjadi panic buying pada obat-obatan dan oksigen medis.
Menurut Gubernur, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Banten mendapat bantuan isi ulang gratis oksigen sebanyak 300 tabung dari PT
Krakatau Steel Persero, 300 tabung dari PT Samator Gas, serta bantuan isi ulang
mobile sebesar 500 metrik kilogram dari PT Linde Indonesia.
Gubernur menekankan petugas di lapangan untuk lebih
menggiatkan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat lebih sadar dan
disiplin terhadap penerapan Protokol Kesehatan.
Gubernur mengungkapkan perlunya penambahan rumah isolasi
mandiri yang memenuhi syarat serta ruang untuk anak yang terkonfirmasi
Covid-19. Termasuk pelatihan pemulasaran jenazah Covid-19 untuk masyarakat.
Hal senada diungkapkan pula Kepala Kejaksaan Tinggi Banten
Asep Nana Mulyana Covid-19 adalah
masalah kemanusiaan.
Dikatakan, Kejati Banten konsen terkait obat, oksigen dan
tingkat keterisian (Bed Occupancy Rate/BOR) rumah sakit.
"Di daerah lain BOR sudah turun," ungkap Kajati
Banten.
Diungkapkan, ada pemikiran untuk menambah tempat isolasi
mandiri untuk menurunkan BOR. Memanfaatkan sekolah pariwisata dan sekolah
lainnya yang memiliki tempat tidur. Namun, konsekuensinya harus menambah
paramedis.
"Sesuai perintah Jaksa Agung, kami memantau ketersedian
obat yang langka dan mahal. Obat-obatan anti virus, harganya juga melambung
tinggi," ungkap Kajati.
"Ini, kami dalami apakah karena permintaan meningkat
atau penimbunan? Atau karena distribusinya akibat penyekatan. Obat-obatan yang
dianggap untuk pengobatan Covid-19 cenderung melonjak," tuturnya.
Terkait oksigen, Kajati mengungkapkan adanya
ketidakseimbangan jumlah tabung oksigen dalam proses isi ulang dan proses
distribusinya.
Dikatakan, ketersediaan oksigen untuk kebutuhan Provinsi
Banten yang hampir mencapai 3 juta metrik ton mencukupi dan beroperasi 24 jam.
Namun yang perlu dipikirkan adalah pos-pos pengisian ulang untuk memperpendek
distribusi.
Sedangkan untuk Operasi Yustisi Protokol Kesehatan, Kajati
menjelaskan sidang terhadap pelanggar bisa dilakukan di tempat dan bisa virtual
apabila hakim berhalangan turun ke lapangan.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Ati Pramudji Hastuti melaporkan obat-obatan simptomatik tidak ada kendala.
Untuk obat jenis antivirus sebagian sudah didistribusikan.
"Oksigen rumah sakit, rata-rata suplai pihak ketiga
sudah mencukupi, masih aman. Sedangkan obat-obatan pasien isolasi mandiri
disalurkan oleh TNI ke desa-desa bagi pasien yang tidak mampu," ucapnya.
Rapat diikuti oleh Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar,
Walikota Tangerang Arief R Wismansyah, Walikota Tangerang Selatan Benyamin
Davnie, Asda 2 Setda Provinsi Banten M Yusuf, Kadisperindag Provinsi Banten
Babar Suharso, Kajari se-Tangerang Raya, Balai Besar POM Serang, Ikatan Dokter
Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ikatan Dokter Paru Indonesia, Ikatan
Dokter Penyakit Dalam, Ikatan Apoteker Indonesia, Perhimpunan Rumah Sakit
Seluruh Indonesia, Perhimpunan Klinik, dan Fasilitas Kesehatan Primer
Indonesia, Asosiasi Rumah Sakit Daerah, serta Gabungan Pengusaha Farmasi
Provinsi Banten. (*/pur)
0 Comments