 |
| Mardani Ali Sera menyerahkan cindera mata DPR RI kepada Septo Kalnadi. (Foto: Istimewa) |
Hal itu dikatakan Gubernur Banten Wahidin Halim dalam
sambutan yang dibacakan Asda I Pemprov Banten Septo Kalnadi pada acara
Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI dengan agenda Optimalisasi Diplomasi
Parlemen DPR RI untuk Pemulihan Ekonomi Provinsi Banten Pasca Pandemi Covid-19.
Acara berlangsung di Pendopo Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten
(KP-3B), Jalan Syech Nawasi Al Bantani,
Palima, Kota Serang, Jumat (11/6/2021).
Disampaikan Septo, kondisi pembatasan yang diterapkan untuk
mencegah penyebaran Covid-19 sangat mempengaruhi dan melemahkan sisi demand dan
supply perekonomian suatu wilayah. Pelemahan sisi demand terutama berupa
turunnya daya beli masyarakat yang berdampak pada menurunnya permintaan atau
konsumsi rumah tangga. Sementara sisi supply, turunnya konsumsi rumah tangga
direspon berbagai perusahaan atau unit usaha yang ada dengan cara menurunkan
jumlah produksinya.
"Data BPS (Badan Pusat Statistik-red) Provinsi Banten
menunjukan sebanyak 20,7 persen perusahaan di Banten memilih untuk mengurangi
jumlah pekerja pada tiga lapangan usaha tertinggi yang mengurangi jumlah
pekerja adalah penyediaan akomodasi, konstruksi, dan pengadaan listrik dan gas.
Sedangkan 69,3 persen perusahaan memilih untuk tidak mengurangi/ menambah
jumlah pekerja serta hanya 10 persen perusahaan di Banten memilih untuk menambah
jumlah pekerja," jelas Septo.
Di samping itu, katanya, data BPS Provinsi Banten menunjukkan
aktivitas ekonomi dari masyarakat golongan menengah ke bawah, yakni dalam
bentuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mengalami peningkatan. Adapun peningkatan
aktivitas UKM tersebut ditandai dengan meningkatnya persentase penduduk yang
berusaha sendiri dan berusaha dengan dibantu pekerja keluarga.
"Untuk itu, Pemerintah Provinsi Banten berharap BKSAP
DPR RI dapat membantu Pemerintah Provinsi Banten dalam program pemulihan
ekonomi daerah baik melalui berbagai kebijakan mendorong konsumsi dan daya beli
masyarakat serta menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif/stimulus
kepada UKM dan korporasi," paparnya
Acara dihadiri Mardani Ali Sera selaku Wakil Ketua BKSAP DPR
RI didampingi Andi Ahmad Dara perwakilan komisi 11 dan Jazuli Juwaini dari
Komisi 1 DPR RI, serta perwakilan rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di
Banten yakni Rektor Untirta Fatah Sulaeman dan Rektor Unsera Hamdan.
Mardani Ali Sera mengatakan selama pandemi Covid-19,
pihaknya secara rutin telah melakukan berbagai upaya diplomasi dengan berbagai
negara khususnya berkaitan dengan penanganan pandemi yang dialami hampir
seluruh negara. Dalam penanganan dampak ekonomi pasca pandemi, yang membutuhkan
informasi dan harapan-harapan dari berbagai pihak untuk dijadikan bahan
melakukan diplomasi dan dapat menjadi bahan membuat kebijakan.
"Sederhananya, belum ada satu negara pun yang
benar-benar bisa dikatakan lulus dalam menangani pandemi. Namun, negara yang
mengedepankan pendekatan keilmuan, jauh lebih tangguh dan siap menghadapinya
seperti China. Dampak Covid-19 atas ekonomi nasional sangat luar biasa. Kita
lakukan diplomasi parlemen, dan hari ini sengaja mengundang Pemda dan Kampus
karena saya ingin dengar harapan Kampus dan Pemda untuk menangani dampak
musibah ini," tuturnya.
Rektor Untirta Fatah Sulaeman menyampaikan apresiasi atas
kehadiran BKSAP. Saat ini dibutuhkan era kolaborasi antara seluruh stakeholder
dalam memajukan negeri. Kehadiran BKSAP sangat penting khususnya dalam konteks
pendidikan. Karena, banyak informasi yang bisa dijadikan obyek riset dan
implementasi untuk mewujudkan belajar merdeka, merdeka belajar.
"Ada beberapa objek riset yang tidak semua
direncanakan. Kami mengusulkan kegiatan ini tidak hanya rutin untuk mandatori
anggaran tapi ada aktif inisiatif. Kita siap melakukan kesepakatan mendorong
dan memberikan kontribusi dalam kerja BKSAP ini," tutur Fatah.
Sementara itu, Rektor Unsera Hamdan mengakui bahwa pandemi
Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Seprti yang saat ini dialami, banyak mahasiswa mengajukan cuti karena kesulitan
pembiayaan mengakibatkan keuangan Kampus cukup kewalahan.
"Sehingga perlu ada dukungan dari parlemen dalam hal
anggaran. Terlebih, di tengah animo pendaftar Perguruan Tinggi Negeri yang kian
naik, berbanding terbalik dengan Perguruan Tinggi Swasta yang terus turun.
Karena yang masih aktif saja cuti, sehingga kemampuan keuangan di swasta
terkendala. Dengan adanya BKSAP, kami harap ada solusi terbaik untuk
pengelolaan PTS di masa pandemi dengan support berupa subsidi dan beasiswa
mahasiswa," tukas Hamdan. (*/pur)
0 Comments