Pemprov Banten Harapkan BKSAP DPR RI Bantu Pulihkan Ekonomi Dampak Pandemi

Baca Juga

Mardani Ali Sera menyerahkan cindera 
mata DPR RI kepada Septo Kalnadi. 
(Foto: Istimewa)  



NET - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meminta dukungan dari Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dalam upaya pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19 di Provinsi Banten. Terutama dukungan melalui regulasi maupun anggaran untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan penguatan ketahanan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dan korporasi.

Hal itu dikatakan Gubernur Banten Wahidin Halim dalam sambutan yang dibacakan Asda I Pemprov Banten Septo Kalnadi pada acara Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI dengan agenda  Optimalisasi Diplomasi Parlemen DPR RI untuk Pemulihan Ekonomi Provinsi Banten Pasca Pandemi Covid-19. Acara berlangsung di Pendopo Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP-3B), Jalan Syech Nawasi Al  Bantani, Palima, Kota Serang, Jumat (11/6/2021).

Disampaikan Septo, kondisi pembatasan yang diterapkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 sangat mempengaruhi dan melemahkan sisi demand dan supply perekonomian suatu wilayah. Pelemahan sisi demand terutama berupa turunnya daya beli masyarakat yang berdampak pada menurunnya permintaan atau konsumsi rumah tangga. Sementara sisi supply, turunnya konsumsi rumah tangga direspon berbagai perusahaan atau unit usaha yang ada dengan cara menurunkan jumlah produksinya.

"Data BPS (Badan Pusat Statistik-red) Provinsi Banten menunjukan sebanyak 20,7 persen perusahaan di Banten memilih untuk mengurangi jumlah pekerja pada tiga lapangan usaha tertinggi yang mengurangi jumlah pekerja adalah penyediaan akomodasi, konstruksi, dan pengadaan listrik dan gas. Sedangkan 69,3 persen perusahaan memilih untuk tidak mengurangi/ menambah jumlah pekerja serta hanya 10 persen perusahaan di Banten memilih untuk menambah jumlah pekerja," jelas Septo.

Di samping itu, katanya, data BPS Provinsi Banten menunjukkan aktivitas ekonomi dari masyarakat golongan menengah ke bawah, yakni dalam bentuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mengalami peningkatan. Adapun peningkatan aktivitas UKM tersebut ditandai dengan meningkatnya persentase penduduk yang berusaha sendiri dan berusaha dengan dibantu pekerja keluarga.

"Untuk itu, Pemerintah Provinsi Banten berharap BKSAP DPR RI dapat membantu Pemerintah Provinsi Banten dalam program pemulihan ekonomi daerah baik melalui berbagai kebijakan mendorong konsumsi dan daya beli masyarakat serta menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif/stimulus kepada UKM dan korporasi," paparnya

Acara dihadiri Mardani Ali Sera selaku Wakil Ketua BKSAP DPR RI didampingi Andi Ahmad Dara perwakilan komisi 11 dan Jazuli Juwaini dari Komisi 1 DPR RI, serta perwakilan rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Banten yakni Rektor Untirta Fatah Sulaeman dan Rektor Unsera Hamdan.

Mardani Ali Sera mengatakan selama pandemi Covid-19, pihaknya secara rutin telah melakukan berbagai upaya diplomasi dengan berbagai negara khususnya berkaitan dengan penanganan pandemi yang dialami hampir seluruh negara. Dalam penanganan dampak ekonomi pasca pandemi, yang membutuhkan informasi dan harapan-harapan dari berbagai pihak untuk dijadikan bahan melakukan diplomasi dan dapat menjadi bahan membuat kebijakan.

"Sederhananya, belum ada satu negara pun yang benar-benar bisa dikatakan lulus dalam menangani pandemi. Namun, negara yang mengedepankan pendekatan keilmuan, jauh lebih tangguh dan siap menghadapinya seperti China. Dampak Covid-19 atas ekonomi nasional sangat luar biasa. Kita lakukan diplomasi parlemen, dan hari ini sengaja mengundang Pemda dan Kampus karena saya ingin dengar harapan Kampus dan Pemda untuk menangani dampak musibah ini," tuturnya.

Rektor Untirta Fatah Sulaeman menyampaikan apresiasi atas kehadiran BKSAP. Saat ini dibutuhkan era kolaborasi antara seluruh stakeholder dalam memajukan negeri. Kehadiran BKSAP sangat penting khususnya dalam konteks pendidikan. Karena, banyak informasi yang bisa dijadikan obyek riset dan implementasi untuk mewujudkan belajar merdeka, merdeka belajar.

"Ada beberapa objek riset yang tidak semua direncanakan. Kami mengusulkan kegiatan ini tidak hanya rutin untuk mandatori anggaran tapi ada aktif inisiatif. Kita siap melakukan kesepakatan mendorong dan memberikan kontribusi dalam kerja BKSAP ini," tutur Fatah.

Sementara itu, Rektor Unsera Hamdan mengakui bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Seprti yang saat ini dialami, banyak mahasiswa mengajukan cuti karena kesulitan pembiayaan mengakibatkan keuangan Kampus cukup kewalahan.

"Sehingga perlu ada dukungan dari parlemen dalam hal anggaran. Terlebih, di tengah animo pendaftar Perguruan Tinggi Negeri yang kian naik, berbanding terbalik dengan Perguruan Tinggi Swasta yang terus turun. Karena yang masih aktif saja cuti, sehingga kemampuan keuangan di swasta terkendala. Dengan adanya BKSAP, kami harap ada solusi terbaik untuk pengelolaan PTS di masa pandemi dengan support berupa subsidi dan beasiswa mahasiswa," tukas Hamdan. (*/pur)

Post a Comment

0 Comments