Pemerhati Pendidikan Prihatin Pencairan Honor Guru Honorer Di Serang, Terlambat

Baca Juga

Mulyadi LM.
(Foto: Istimewa) 

NET – Adanya keterlambatan penbayaran honor guru di salah satu SMA Negeri Kota Serang menaruh perhatian pemerhati dan penggiat pendidikan Banten Mulyadi LM.

"Jujur, kami sedih mendengar curhatan rekan-rekan sesama guru. Ini bukan kali pertama. Jadi sudahilah Dinas Penidikan dan Kebudayaan (Dindikbut) mencari alasan, apalagi soal urusan teknis," tututr Mulyadi kepada wartawan di Kota Serang, Jumat (29/1/2021).

Mulyadi yang berprofesi sebagai guru mendesak agar Dindikbud Banten bisa lebih profesional dalam mengatur urusan data dan pencairan honor.

"Guru sudah sabar dan mereka tidak ingin tau urusan teknis. Yang mereka butuhkan saat ini adalah membayar hutang di warung, beli susu anak, dan kebutuhan hidup lainya. Kalau hanya alasan persoalan teknis, Dindikbud sudah dzolim terhadap para guru honorer dan ini menunjukan lemahnya kinerja dan profesionalisme Dindikbud," ucap Mulyadi menuding.

"Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering," ucap Mulyadi mengutip salah satu hadits.

Atas kejadian tersebut, Mulyadi mengingatkan Gubernur Banten yang telah berjanji akan mensejahterakan guru di Banten. "Boro-boro mensejahterakan guru, urusan mencairkan honor guru saja terlambat terus. Sekali lagi kalau alasannya teknis, itu menunjukkan lemahnya SDM (Sumber Daya Mansia-red) dan profesionalisme Dindikbud,” ujar Mulyadi.

Belum lagi jika dilihat dan berbicara nasib guru swasta, kata Mulyadi, yang pada Tupoksinya sama dengan guru Aparat Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS) sampai saat ini belum mendapatkan perhatian dari Pemprov Banten.

“Padahal mereka sangat mengharapkan kebijakan Pemprov Banten dibawah Kepemimpinan Bapak Wahidin Halim, kiranya bisa memberikan insentif sejak Tahun Anggaran  2018 sebesar Rp. 1000.000/bulan yang dinfokan sangat mencintai guru dan akan mensejahterakan guru," ucap Mulyadi.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi, jumlah guru honorer SMA/SMK Negeri di Banten ini mencapai 5.300 orang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten Tabrani menyebutkan salah satu penyebab keterlambatan pembayaran gaji itu adalah verifikasi dan validasi data jumlah guru honorer yang berada dalam kewenangan Pemprov Banten. Jumlah pahlawan tanpa tanda jasa ini fluktuatif lantaran ada perubahan jam mengajar, guru yang berhenti, honorer yang diangkat menjadi calon aparatur sipil Negara (ASN), hingga pindah tempat kerja.

“Jangan sampai data itu menjadi tidak valid. Maka perlu dilakukan verifikasi dan validasi,” terangnya. (*/pur)