Pemprov Banten Raih Apresiasi Dari Kemenkeu Atas Predikat WTP 2019

Baca Juga

 

Gubernur Banten H. Wahidin Halim menerima 
penghargaan dari Kementerian Keuangan  
diserahkan oleh Ade Rohman. 
(Foto: Istimewa)  


 

NET - Gubernur Banten H. Wahidin Halim (WH) menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Keuangan RI atas raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP) Tahun 2019.

Penyerahan penghargaan ini langsung diberikan oleh Menteri Keuangan RI melalui Kepaka Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten Ade Rohman kepada Gubernur Banten Wahidin Halim di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Ahmad Yani, Sumur Pecung, Kota Serang, (19/10/2020) pukul 10:30 WIB.

"Alhamdulillah, saya tadi kedatangan Kepala Perwakilan Ditjen Perbendaharaan atasnama Menteri Keuangan RI menyerahkan hasil pengelolaan keuangan Provinsi Banten atas perolehan opini WTP 2019," ujar Gubernur Wahidin.

Pemprov Banten telah mendapatkan 4 kali berturut-turut pada era kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy.

"WTP berturut-turut sejak kepemimpinan saya di Banten dan kalau kita tengok ke belakang memang hampir 17 tahun Pemprov Banten mendapatkan disclaimer atau opini buruk," ungkap Gubernur WH.

Gubernur Wahidin pun merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat Banten.

"Alhamdulillah sejak saya menjadi Gubernur Banten berkat dukungan dan do'a masyarakat tata kelola keuangan kita semakin baik," tutunya.

Selain itu, Gubernur Wahidin pun mengatakan penghargaan tentang tata kelola pemerintahan maupun tata kelola keuangan tidak hanya dari BPK RI melainkan juga diterimanya penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

"Dan juga penghargaan ini tidak hanya dari BPK RI, tahun lalu kita mendapatkan penghargaan dari KPK RI masuk ketiga sebagai pemerintah daerah yang anti korupsi," tuturnya.

Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah mendapatkan WTP 4 kali berturut-turut dan telah mendapatkan penghargaan dari KPK RI sebagai daerah anti korupsi se Indonesia pada tahun 2019. (*/pur)