Aziz Syamsuddin: Wajar 8 Tuntutan KAMI, Di Negara Demokrasi

Baca Juga


Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin.
(Foto: Istimewa)


NET - Delapan tuntutan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendapat respon dari beberapa kalangan, tak terkecuali Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.

“Kehadiran KAMI yang diinisiasi oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan menuntut 8 poin kepada pemerintah adalah hal yang,” tutur Azis Syamsuddin kepada wartawan, Jumat (21/8/2020).

Menurut Aziz, Indonesia merupakan negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila tentunya setiap pendapat yang berkembang dapat dihargai.

"Kritik yang membangun merupakan hal wajar di setiap negara demokrasi," ucap Aziz  di Gedung DPR, Jakarta.

Azis pun menekankan kinerja DPR RI selama ini selalu berpedoman pada aturan dan tegak lurus terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

"Dalam proses pembuatan dan pengesahan Rancangan Undang- Undang (RUU) menjadi Undang-Undang, DPR selalu mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Termasuk dari kalangan masyarakat yang menjadi stakeholder (pemangku kepentingan) hingga akademisi," ujat Aziz.

Menurut Aziz, masukan dari berbagai elemen masyarakat itu kemudian ditampung dan diakomodiir oleh DPR. Soal paham komunis, Aziz menegaskan lembaga yang dipimpinnya secara tegas menolak.

"Saya menjamin, Indonesia akan berdiri tegak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila," tutur Aziz dalam keterangan tertulisnya.

Pada kesempatan itu, Aziz memastikan pemerintah, DPR, dan masyarakat sepakat untuk saling gotong royong dalam menghadapi persoalan pandemi Covid-19.

"Tentu seluruh pihak berharap, Covid-19 dapat segera diselesaikan agar roda perekonomian nasional kembali normal, di tengah krisis global," tegas Azis.

Diketahui sebelumnya Din Syamsudin bersama para tokoh lain menjadi inisiator pembentukan KAMI. Mereka kemudian mengeluarkan delapan tuntutan yang harus ditujukan kepada pemerintah,
DPR, MPR, DPD dan penyelenggara negara lainnya. (*/pur)


Post a comment

0 Comments