 |
| Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin. (Foto: Istimewa) |
NET - Delapan
tuntutan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendapat respon dari
beberapa kalangan, tak terkecuali Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.
“Kehadiran
KAMI yang diinisiasi oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan
menuntut 8 poin kepada pemerintah adalah hal yang,” tutur Azis Syamsuddin kepada
wartawan, Jumat (21/8/2020).
Menurut
Aziz, Indonesia merupakan negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila tentunya
setiap pendapat yang berkembang dapat dihargai.
"Kritik
yang membangun merupakan hal wajar di setiap negara demokrasi," ucap Aziz
di Gedung DPR, Jakarta.
Azis pun
menekankan kinerja DPR RI selama ini selalu berpedoman pada aturan dan tegak
lurus terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.
"Dalam
proses pembuatan dan pengesahan Rancangan Undang- Undang (RUU) menjadi
Undang-Undang, DPR selalu mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Termasuk
dari kalangan masyarakat yang menjadi stakeholder (pemangku kepentingan) hingga
akademisi," ujat Aziz.
Menurut
Aziz, masukan dari berbagai elemen masyarakat itu kemudian ditampung dan
diakomodiir oleh DPR. Soal paham komunis, Aziz menegaskan lembaga yang
dipimpinnya secara tegas menolak.
"Saya
menjamin, Indonesia akan berdiri tegak pada nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila," tutur Aziz dalam keterangan tertulisnya.
Pada
kesempatan itu, Aziz memastikan pemerintah, DPR, dan masyarakat sepakat untuk
saling gotong royong dalam menghadapi persoalan pandemi Covid-19.
"Tentu
seluruh pihak berharap, Covid-19 dapat segera diselesaikan agar roda
perekonomian nasional kembali normal, di tengah krisis global," tegas
Azis.
Diketahui
sebelumnya Din Syamsudin bersama para tokoh lain menjadi inisiator pembentukan
KAMI. Mereka kemudian mengeluarkan delapan tuntutan yang harus ditujukan kepada
pemerintah,
DPR, MPR, DPD dan penyelenggara negara lainnya. (*/pur)
0 Comments