Gubernur WH: Persiapkan Terlebih Dulu Sebelum Masuk PSBB Transisi

Baca Juga

Gubernur Banten H. Wahidin Halim.
(Foto: Istimewa)


NET - Gubernur Banten H. Wahidin Halim (WH) mencermati data perkembangan Covid-19 dalam Rapat Evaluasi Koordinator Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Banten, Jum'at (5/6/2020).

"Masih terjadi penambahan tapi tidak agresif. Sebagai Gubernur dan Ketua Gugus Tugas, saya ucapkan terima kasih atas segala jerih payah dan ikhtiar kita, yang didukung oleh segenap struktural di Provinsi Banten," tutur Gubernur Banten di Kota Serang. 

Gubernur WH mengungkapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Tangerang Raya diperpanjang hingga 14 juni 2020.  Kota Serang yang berubah menjadi warna orange akibat aktivitas saat Lebaran sehingga harus melakukan langkah-langkah pro-aktif.

"Kita harus semangat untuk kembali ke zona hijau dan dan kembali ke new normal," ungkapnya.

Dikatakan, ada empat kebutuhan untuk new normal. Pertama memerlukan blue print, kedua konsep, ketiga simulasi, dan keempat sosialisasi.

"Kondisi saat ini, harus mencoba mempersiapkan dulu sebelum masuk masa transisi. Termasuk bagaimana perhatian kita pada kegiatan keagamaan, sosial budaya, dan sebagainya," ungkap Gubernur WH.

Dikatakan, beberapa hari sebelumnya menerima para pemimpin pondok pesantren yang tergabung dalam FSPP (Forum Silaturrahmi Pondok Pesantren). Sekitar 4 ribu pondok pesantren di Banten minta segera dibuka. Sementara, sekitar 40 persen santrinya berasal dari luar Provinsi Banten. Para santri dikumpulkan oleh Kanwil Kemenang Provinsi Banten.

"Sudah dirumuskan protokol kesehatan untuk diterapkan dan dijalankan oleh pondok pesantren," jelas Gubernur WH.

Menurut Gubernur WH, perlu lebih diwaspadai kedatangan orang dari luar Banten. Banyak tercatat mobilitas dari luar Banten ke Pandeglang dan Lebak, terutama dari Jakarta.  Harus ada tindakan seperti karantina. Sementara di wilayah provinsi lain, orang yang berkunjung akan dikarantina.

Gubernur WH menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk terus meningkatkan rapid test. Memetakan seluruh penyebaran Covid-19 di Banten untuk mengetahui di mana saja transmisi lokal, siapa transmiternya dan lain-lain. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 11 juta jiwa, jumlah ideal yang ikut skrinning Covid-19 seharusnya 110 ribu orang.

"Disnaker harus proaktif dalam mendata perusahaan terdampak covid, dan pekerja yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah," pungkasnya.

Sementara itu, Sekda Al Muktabar melaporkan, Tim Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Banten senantiasa mengikuti perkembangan yang masih terjadi. Membuat struktur-struktur kerja terkait new normal.

"Kita telah menyiapkan langkah-langkah menuju new normal," ungkapnya.

Sementara itu, Kadisnakertrans Al Hamidi melaporkan, per Juni buruh yang terkena PHK (Putus Hubungan Kerja) tercatat 17.298 orang dari 20.020 perusahaan yang melaporkan. Sudah 26.188 orang telah mendapat bantuan kartu prakerja. Terdapat delapan (8) perusahaan yang bermasalah terkait THR dan sedang dalam penanganan Disnakertrans Provinsi Banten.

"Dalam pelaksanaan protokol kesehatan di perusahaan sudah berjalan antara lain: ada yang menerapkan sistem kerja satu (1) minggu masuk - satu (1) minggu libur. Ada yang menerapkan 80 persen masuk – 20 persen off. Ada juga yang menerapkan 2 minggu masuk - 2 minggu off," tutur Al Hamidi.

Sementara itu, Kepolisian Daerah Banten dalam mendukung Tim Gugus Tugas Covid-19 melaksanakan Operasi Aman Nusa. Mengedukasi protokol kesehatan pada masyarakat, bantuan beras mantan napi yang mendapat asimilasi, bantuan APD (Alat Pelangkap Diri), hingga penyemprotan disinfektan bersama Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten di rumah ibadah dan tempat keramaian.

Dalam rapat yang diikuti oleh Sekda Provinsi Banten Al Muktabar, Wakil Kepala (Waka) Polda Banten, Danrem 064/Maulana Yusuf, Danrem 052/Wijaya Krama, Kajati Banten, Kakanwil
ATR/BPN Banten, Kabinda Banten, dan Kakanwil Kemenag. (*/pur)


Post a comment

0 Comments