 |
| Neta S. Pane (Foto: Istimewa/koleksi pribadi) |
NET - Sikap
pemerintah Jokowi dalam mengatasi pandemi Covid-19 makin aneh, ngawur,
diskriminatif, dan membingungkan. Di satu sisi bangsanya sendiri dilarang
mudik, di sisi lain 500 Tenaga Kerjia Asing (TKA) Cina sudah diijinkan akan
masuk ke Sulawesi Tengah (Sultra).
Hal itu ikatakan oleh Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW)
Neta S. Pane dalam Siran Pers IPW
yang diterima Redaksi i TangerangNet.Com, Rabu (29/4/2020)
malam.
Ind Police Watch (IPW), kata Neta, melihat sikap ngawur
pemerintah tersebut bisa memicu konflik di masyarakat. Selain itu, IPW juga
melihat sikap ngawur Presiden Jokowi, yang berkali-kali membagi bagikan beras
di jalanan hingga menimbulkan kerumunan massa tanpa ditegur ataupun dibubarkan
polisi.
Padahal, imbuh Neta, jika masyarakat yang melakukan,
polisi dengan cepat membubarkannya. Panitianya langsung mendapat teguran dan
diminta meneken surat pernyataan agar tak mengulangi kegiatan serupa.
“Seharusnya, Polri juga menegur Jokowi dan meminta mantan
Walikota Solo itu membuat surat pernyataan agar tidak mengulang kegiatan
serupa,” ucap Neta.
Tapi hal itu tidak dilakukan polisi dan polisi cuma
beraninya pada rakyat kecil. Di sisi lain Jokowi sebagai Presiden tidak
memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. “Sebagai Presiden, Jokowi cuma
bisa meminta agar rakyat menjaga jarak dan tidak melakukan kegiatan yang bisa
mengumpulkan massa. Tapi dia sendiri melanggar apa yang diucapkannya,” tutur
Neta.
Selain itu, kata Neta, Jokowi juga melarang masyarakat
mudik. Polri dikerahkan untuk menghalau pemudik dan menyuruhnya kembali ke
Jakarta sebagai tempat asalnya. Anehnya, Pemerintahan Jokowi mengijinkan TKA
Cina datang ke Sultra. Rencana kedatangan 500 TKA Cina di saat pademi Corona
ini diungkapkan Gubernur Ali Mazi pada
27 April kemarin.
“IPW akan melihat apakah Polri berani menghalau TKA Cina
itu, seperti Polri menghalau bangsanya yang hendak mudik,” tutur Neta keheranan.
Jika Polri tidak berani menghalaunya, kata Neta, rakyat
Sultra harus melakukan pagar betis untuk menghalau para TKA Cina itu dan
memintanya untuk kembali ke negaranya. Rakyat Sultra perlu mencontoh cara
polisi menghalau pemudik di jalan tol.
“IPW melihat sikap ngawur pemerintah di tengah pandemi
Covid 19 ini bisa menimbulkan masalah baru. Untuk itu, DPR perlu menegur Jokowi
agar tidak lagi membagi bagi beras di jalanan,” ucap Neta.
Selain itu, kata Neta, DPR perlu memanggil Menaker untuk
mencari tahu siapa yang menjadi biang kerok atas rencana kedatangan 500 TKA
Cina itu. DPR harus meminta Menaker membatalkan kedatangan mereka.
“Sikap ngawur Pemerintah ini sangat memprihatinkan. Selain
bisa membuat pandemi Covid-19 di Indonesia kian meluas, sikap ngawur itu juga
bisa menimbulkan konflik baru di masyarakat,” tutur Neta. (*/pur)
0 Comments