IPW: Pemerintah Jokowi Mengatasi Pandemi Covid-19 Makin Aneh, Ngawur

Baca Juga

Neta S. Pane 
(Foto: Istimewa/koleksi pribadi) 




NET -  Sikap pemerintah Jokowi dalam mengatasi pandemi Covid-19 makin aneh, ngawur, diskriminatif, dan membingungkan. Di satu sisi bangsanya sendiri dilarang mudik, di sisi lain 500 Tenaga Kerjia Asing (TKA) Cina sudah diijinkan akan masuk ke Sulawesi Tengah (Sultra).

Hal itu ikatakan oleh Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S. Pane dalam Siran Pers IPW
yang diterima Redaksi i TangerangNet.Com, Rabu (29/4/2020) malam.

Ind Police Watch (IPW), kata Neta, melihat sikap ngawur pemerintah tersebut bisa memicu konflik di masyarakat. Selain itu, IPW juga melihat sikap ngawur Presiden Jokowi, yang berkali-kali membagi bagikan beras di jalanan hingga menimbulkan kerumunan massa tanpa ditegur ataupun dibubarkan polisi.

Padahal, imbuh Neta, jika masyarakat yang melakukan, polisi dengan cepat membubarkannya. Panitianya langsung mendapat teguran dan diminta meneken surat pernyataan agar tak mengulangi kegiatan serupa.

“Seharusnya, Polri juga menegur Jokowi dan meminta mantan Walikota Solo itu membuat surat pernyataan agar tidak mengulang kegiatan serupa,” ucap Neta.

Tapi hal itu tidak dilakukan polisi dan polisi cuma beraninya pada rakyat kecil. Di sisi lain Jokowi sebagai Presiden tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. “Sebagai Presiden, Jokowi cuma bisa meminta agar rakyat menjaga jarak dan tidak melakukan kegiatan yang bisa mengumpulkan massa. Tapi dia sendiri melanggar apa yang diucapkannya,” tutur Neta.

Selain itu, kata Neta, Jokowi juga melarang masyarakat mudik. Polri dikerahkan untuk menghalau pemudik dan menyuruhnya kembali ke Jakarta sebagai tempat asalnya. Anehnya, Pemerintahan Jokowi mengijinkan TKA Cina datang ke Sultra. Rencana kedatangan 500 TKA Cina di saat pademi Corona ini diungkapkan Gubernur Ali Mazi  pada 27 April kemarin.

“IPW akan melihat apakah Polri berani menghalau TKA Cina itu, seperti Polri menghalau bangsanya yang hendak mudik,” tutur Neta keheranan.

Jika Polri tidak berani menghalaunya, kata Neta, rakyat Sultra harus melakukan pagar betis untuk menghalau para TKA Cina itu dan memintanya untuk kembali ke negaranya. Rakyat Sultra perlu mencontoh cara polisi menghalau pemudik di jalan tol.

“IPW melihat sikap ngawur pemerintah di tengah pandemi Covid 19 ini bisa menimbulkan masalah baru. Untuk itu, DPR perlu menegur Jokowi agar tidak lagi membagi bagi beras di jalanan,” ucap Neta.

Selain itu, kata Neta, DPR perlu memanggil Menaker untuk mencari tahu siapa yang menjadi biang kerok atas rencana kedatangan 500 TKA Cina itu. DPR harus meminta Menaker membatalkan kedatangan mereka.

“Sikap ngawur Pemerintah ini sangat memprihatinkan. Selain bisa membuat pandemi Covid-19 di Indonesia kian meluas, sikap ngawur itu juga bisa menimbulkan konflik baru di masyarakat,” tutur Neta. (*/pur)

Post a comment

0 Comments