APH Harus Usut Dugaan Penyimpangan Pembangunan Gedung DPRD Tangsel

Baca Juga

Adib Miftahul: anggaran besar
kualitas pembangunan buruk.
(Foto: Istimewa/koleksi pribadi)




NET - Analis politik dan Kebijakan Publik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang Adib Miftahul mengatakan selayaknya aparat penegak hukum (APH) apakah Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Polri untuk mengusut dugaan penyimpangan pembangunan Gedung DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

“Harus ada pro aktif dari pihak APH (penegak hukum). APH harus mengusut tuntas, ada tidak keterlibatan dari kontraktor dan pengguna anggaran,” ujar Adib Miftahul kepada TangerangNet.Com, Sabtu (8/2/2020).

Pernyataan disampaikan Adib sehubungan dengan pembangunan Gedung DPRD Kota Tangerang Selatan  di Jalan Raya Puspiptek No.1, Kecamatan Setu, senilai Rp 200 miliar baru setahun dibangun tapi sudah hancur dan compang camping. Kondisi tersebut dikeluhkan oleh sejumlah anggota DPRD Kota Tangsel yang merasa tidak nyaman berada di gedung saat berkantor dan melakukan aktifias.

“Sangat menyedihkan anggaran yang begitu besar tetapi tidak sesuai dengan kualitas yang baik. Masa baru setahun sudah rusak. Ini harus menjadi perhatian serius dari seluruh anggota DPRD Tangsel,” tutur Adib.

Patut diduga, kata Adih, ada yang tak sesuai dengan proyek tersebut. Pagu anggarannya untuk harga kualitas baik, tapi hasilnya sangat buruk.

Menurut Adib, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel harus berani blacklist perusahaan kontraktor, jika ditemukan ketidakbecusan dalam mengerjakan proyek.

Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, kata Adib, harus melakukan evaluasi menyeluruh (khususnya Dinas Bangunan dan Penataan Ruang), jelang akhir masa jabatan. Jangan sampai nanti masyarakat menganggap akhir jabatannya "suul khotimah". Akibat banyaknya pembangunan yang tak sesuai spek (kualitas), dan juga banyaknya pembangunan insfrastruktur di Tangsel yang mangkrak.

“Ini contoh pembangunan mangkrak,” ucap Adib. (ril)

Post a comment

0 Comments