Pemprov Banten Hentikan Pembangunan Di Situ Gede, Kota Tangerang

Baca Juga

Sekda Banten Al Muktabar (tengah)
didampingi Kepala BPKAD Rina D.
(Foto: Istimewa)

NET - Pemerintah Provinsi Banten menghentikan rencana pembangunan jalan dan jembatan di Situ Gede, Kelurahan Cikokol, Kecamanan Tangerang, Kota Tangerang. PT Alfa Goldland Realty sebagai pengembang Apartement Kota Ayodhya hendak melengkapi prasarana bangunan.

Hal itu sesuai dengan hasil Rapat Pembahasan Perizinan Pembangunan Jalan dan Jembatan Situ Gede oleh PT Alfa Goldland Realty yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al Muktabar di ruang rapat Pendopo Gubernur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP-3B), Jalan Syech Nawawi Albantani, Curug, Kota Serang, Senin, (27/1/2020).

"Bahwa seluruh pengelolaan lahan itu dasarnya adalah bukti kepemilikan lahan. Jika itu terdaftar secara administratif, pihak pengembang dan pemberi ijin sudah melakukan komunikasi dengan pemilik lahan, yaitu Pemrpov Banten," tutur Sekda Al Muktabar.

Dalam rapat tersebut dibahas,  PT Alfa Goldland Realty berencana membangun jalan dan jembatan di Kawasan Situ Gede Kota Tangerang. Dasar pembangunannya adalah Surat Keputusan Walikota Tangerang No. 644 Tahun 2018 tentang izin mendirikan bangunan atas nama PT Alfa Goldland Realty tertanggal 23 Oktober 2018. Dalam dokumen di atas, turut tercantum tentang rencana pembagunan prasarana bangunan konstruksi jembatan seluas 736 meter persegi.

Dikekemukan, ijin sebagaimana yang diberikan dalam diktum ke satu Keputusan Walikota Tangerang menyatakan bahwa sarana yang akan didirikan berada di atas tanah status hak guna bangunan. Hal ini dibuktikan dengan bukti kepemilikan sertifikat Nomor 812 tanggal 15 Agustus 2009. Terletak di Situ Gede  Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang, Kota  Tangerang.

Dasar yang selanjutnya terdapat IMB. Ijin ini dikeluarkan setelah memperhatikan adanya rekomendasi  analisis dampak lalu lintas dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Pemprov Banten tanggal  9 Oktober 2015. Adanya ijin penggunaan sumber daya air dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 4 Desember 2017.

Adanya kajian teknis pembangunan jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Kota Tangerang tanggal 4 April 2018. Serta, adanya ijin lingkungan pada tanggal 30 Agustus 2018. Berikut merupakan alur perijinan yang diberikan oleh Walikota Tangerang untuk pembangunan jembatan yang akan dimulai pada 7 Oktober 2019 dan diperkirakan akan rampung pada 30 juni 2020. 

Melihat adanya aktivitas di atas aset milik Pemerintah Provinsi Banten, kata Sekda, pada 23 Januari 2020 Pemprov Banten melakukan kunjungan langsung oleh tim yang terdapat di dalamnya Dinas PUPR selaku pengguna barang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) selaku dinas yang mengurusi lingkungan hidup, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku pejabat penata-usaha aset, Biro Hukum sebagai pihak yang melegalkan, Biro Bina Infrastruktur, Satpol PP dan staff ahli dari gubernur.

Hasil kunjungan tim, kata Al Muktabar, adalah membuat berita acara untuk melakukan pemberhentian sementara terhadap kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di Situ Gede. Kemudian melakukan dokumentasi serta pemasangan police line.

Menurut Sekda, dasar pemberhentian pembangunan adalah bahwa Situ Gede merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Banten. Tercatat di dalam neraca aset berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuanga Republik Indonesia (BPK-RI) sebagai barang milik daerah yang kode regisnya sudah terregister dengan baik.

Dijelaskan, asal usul perolehannya adalah berita acara serah terima Nomor 024 yang dibuat pada 23 Maret 2006. Serah terima berdasarkan tindak lanjut dari Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat 13 September 2001 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap perubahan status hukum asset milik Pemerintah Jawa Barat dan Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 2 April 2002 tentang Pelepasan Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Jawa Barat terhadap Pemprov Banten.

Seperti dijelaskan oleh Kepala BPKAD Pemprov Banten Rina Dewiyanti, bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Pemprov Banten sebanyak dua bukti kepemilikan, yaitu sertifikat hak pengelolaan Nomor 1 Kota Tangerang Kecamatan Tangerang Kelurahan Cikokol. Luas sertifikat yaitu 50.695 meter persegi atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bukti yang kedua sertifikat pengelola Nomor 1 Tangerang di Kelurahan Sukasari dengan luas 8340 meter persegi atas nama Pemprov Jawa Barat. 

"Kedua sertifikat tersebut saat ini sedang proses penggantian nama menjadi milik Pemprov Banten," ungkap Rina.

Fakta fakta lainnya, im buh Rina, yang menguatkan Situ Gede merupakan aset yang tidak dibiarkan oleh Pemprov Banten salah satunya adalah terdapat  papan nama aset yang sudah ada sejak tahun 2010. Pemprov Banten telah melakukan program kegiatan penanganan situ situ bidang sungai tahun anggaran 2005 – 2009. Telah melakukan pengerukan lumpur 2 hektar. Serta pembangunan inlet dan talud penahan tanah sepanjang 150 meter.

Sementara itu menurut pihak pengembang PT Alfa Goldland Realty, perusahaannya melakukan kerjasama membangun jembatan ini sebagai bentuk mendukung Pemkot Tangerang menyediakan sarana untuk masyarakat. Nantinya projek jembatan ini akan diserahkan untuk menjadi aset Pemkot Tangerang.

Dari rapat itu, disepakati bahwa Pemprov Banten akan menyampakaian hasil rapat dan riviu secara tertulis ke instansi-instansi dan nanti akan menentukan sikap atau langkah atas kondisi yang sudah dibahas dalam rapat.

Selanjutnya, Pemprov Banten menetapkan bahwa sampai dengan langkah administratif yang ditempuh sesuai dengan perudangan aktivitas pelaksanaan pekerjaan masih seperti yang kemarin ada dalam berita acara, diberhentika sementara. (*/pur)