Gubernur WH: Penanganan Pasca Bencana Banjir Dikoordinasikan Ke Pemerintah Pusat

Baca Juga

Gubernur Banten H. Wadhidin Halim
(Foto: Istimewa) 

NET - Gubernur Banten H. Wahidin Halim (WH) menyatakan rencana penanganan pasca bencana khususnya pembangunan hunian tetap bagi para korban banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah Provinsi  Banten akan ditentukan pada rapat bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko-PMK) dan departemen terkait lainnya pada Selasa (7/1/2020). Setelah itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan langsung melakukan langkah-langkah dengan mengombinasikannya dengan program provinsi.

Hal itu disampaikan Gubernur usai memimpin rapat evaluasi penanganan bencana banjir dan longsor di Provinsi Banten di ruang rapat Gubernur, Pendopo Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP-3B), Jalan Syech Nawawi Albantani, Curug, Kota Serang, pada Senin (6/1/2020).

"Evaluasi tadi, kita tinggal rapat dengan Kementerian Koordinator PMK. Untuk hunian tetap, itu dari pusat. Nanti bagaimananya, Pak Wakil (Andika Harumy-red) akan mewakili Gubernur rapat dengan pemerintah pusat. Nanti didiskusikan lagi setelah rapat di Menko Perekonomian besok,"jelas Gubernur.

Gubernur menjelaskan Pemprov sudah melakukan langkah-langkah yakni tindak lanjut karena berdasarkan keterangan Bupati Lebak bahwa sewa rumah sementara sebelum dibangun rumah yang baru menjadi tanggung jawab pemerintah. Selanjutnya akan dibangun rumah dan diberikan ganti rugi kepada rumah yang rusak ringan, sedang, dan berat.

"Untuk ganti rugi rumah warga, kita akan sesuaikan dengan pemerintah pusat, dia mampu berapa nanti kita combine,"terangnya

Selain itu, kata Gubernur, Pemprov telah membangun posko-posko dan saat ini sedang mempersiapkan untuk pembangunan jembatan yang rusak dan hancur dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp 19 miliar.

"Kita akan cari dana belanja dari Pekerjaan Umum(PU), kemungkinannya apakah harus kita geser atau tidak, terus juga dari biaya dana tak terduga. Itu bisa digunakan," ucap Gubernur.

Selain jembatan, kata Gubernur, juga dibangun jalan-jalan yang terdampak longsor dan mengalami kerusakan dan keretakan cukup parah.

"Kalau ditotal semua dengan jalan itu kita hitung anggaran yang dibutuhkan Rp 90 miliar. Tapi, saya prioritaskan untuk bangun jembatan dulu, karena itu kan terputus. Kalau jalan kan bisa tambal sulam dulu," tukas Gubernur. (*/pur)