Gubernur WH Terima DIPA Langsung Dari Presiden Jokowi

Baca Juga

Gubernur Banten H. Wahidin Halim saat
menerima DIPA 2020 disaksikan oleh Wakil
Presiden Kiyai Haji Ma'ruf Amin dan Menteri
Keuangan Sri Mulyani di Istana Negara Jakarta. 
(Foto: Istimewa)


NET - Gubernur Banten H. Wahidin Halim (WH) menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2020 untuk Provinsi Banten. Penyerahan dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dan  Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Presiden Jokowi meminta usai DIPA dan TKDD diserahkan, para penerima anggaran cepat bergerak khususnya terkait belanja modal untuk memicu pertumbuhan ekonomi lebih awal.

"Belanja APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-red) bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi seawal mungkin. Segera setelah ini lelang, pelaksanaan Januari sudah dilakukan. Jangan tunggu-tunggu, sudah, ini perintah," ujar Presiden Jokowi.

"Saya titip, saya minta jangan hanya send yang diurus tapi (juga) delivered. Artinya, bukan hanya realisasi belanja yang habis tapi dapat barangnya, dapat manfaatnya rakyat. Itu yang terpenting," tutur Jokowi.

Presiden Jokowi meminta pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota betul-betul kerja bersama. Terkait pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), program-program yang bersinggungan dengan pengembangan SDM dilakukan secara serius. Tujuannya agar melahirkan SDM unggul dan berkualitas.

Dalam laporannya, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan DIPA dan TKDD merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan bagi seluruh menteri, para pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan seluruh program pembangunan pemerintah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Indonesia Maju.

"Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sehingga APBN 2020 memiliki peran yang sangat strategis bagi pemerintah dan untuk secara bertahap mencapai sasaran-sasaran pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Maju pada tahun 2045 yaitu, insya Allah, 100 tahun Indonesia Merdeka,” kata Sri Mulyani.

Dengan semakin meningkatnya dana transfer ke daerah, Menkeu Sri Mulyani berharapa dapat dipergunakan dengan efektif dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Besaran APBN 2020 mencapai Rp 2.540,4 triliun, kata Menkeu, ditetapkan untuk belanja negara. Dari angka tersebut, Rp 909,6 triliun dialokasikan kepada 87 kementerian dan lembaga sementara Rp 856,9 triliun dialokasikan untuk TKDD.

Gubernur Banten setelah menerima DIPA dan TKDD menyatakan siap melaksanakan dan saat masuk tahun 2020 langsung eksyen. “Kita setelah menerima DIPA dan TKDD langsung melakukan kajian dan setelah memasuki tahun 2020 langsung dilaksanakan sesuai perintah Presiden,” ujar Gubernur WH. (*/pur)



Post a Comment

0 Comments