 |
| Gubernur Banten H. Wahidin Halim saat menerima DIPA 2020 disaksikan oleh Wakil Presiden Kiyai Haji Ma'ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Negara Jakarta. (Foto: Istimewa) |
NET - Gubernur Banten H. Wahidin Halim (WH) menerima Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan
Dana Desa (TKDD) Tahun 2020 untuk Provinsi Banten. Penyerahan dilakukan
langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden KH Ma'ruf
Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di
Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Presiden Jokowi meminta usai DIPA dan TKDD diserahkan, para
penerima anggaran cepat bergerak khususnya terkait belanja modal untuk memicu
pertumbuhan ekonomi lebih awal.
"Belanja APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara-red) bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi seawal mungkin. Segera setelah
ini lelang, pelaksanaan Januari sudah dilakukan. Jangan tunggu-tunggu, sudah,
ini perintah," ujar Presiden Jokowi.
"Saya titip, saya minta jangan hanya send yang diurus
tapi (juga) delivered. Artinya, bukan hanya realisasi belanja yang habis tapi
dapat barangnya, dapat manfaatnya rakyat. Itu yang terpenting," tutur
Jokowi.
Presiden Jokowi meminta pemerintah pusat, provinsi,
kabupaten, dan kota betul-betul kerja bersama. Terkait pembangunan Sumber Daya
Manusia (SDM), program-program yang bersinggungan dengan pengembangan SDM
dilakukan secara serius. Tujuannya agar melahirkan SDM unggul dan berkualitas.
Dalam laporannya, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan DIPA dan
TKDD merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan bagi seluruh menteri, para
pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan seluruh program
pembangunan pemerintah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil
Presiden, yaitu Indonesia Maju.
"Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sehingga APBN 2020
memiliki peran yang sangat strategis bagi pemerintah dan untuk secara bertahap
mencapai sasaran-sasaran pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi
Indonesia Maju pada tahun 2045 yaitu, insya Allah, 100 tahun Indonesia
Merdeka,” kata Sri Mulyani.
Dengan semakin meningkatnya dana transfer ke daerah, Menkeu
Sri Mulyani berharapa dapat dipergunakan dengan efektif dan akuntabel dalam
rangka meningkatkan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia dan pemerataan
pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Besaran APBN 2020 mencapai Rp 2.540,4 triliun, kata Menkeu,
ditetapkan untuk belanja negara. Dari angka tersebut, Rp 909,6 triliun
dialokasikan kepada 87 kementerian dan lembaga sementara Rp 856,9 triliun
dialokasikan untuk TKDD.
Gubernur Banten setelah menerima DIPA dan TKDD menyatakan
siap melaksanakan dan saat masuk tahun 2020 langsung eksyen. “Kita setelah
menerima DIPA dan TKDD langsung melakukan kajian dan setelah memasuki tahun
2020 langsung dilaksanakan sesuai perintah Presiden,” ujar Gubernur WH. (*/pur)
0 Comments