Gubernur Ajak Bupati Dan Walikota Tekan Angka Pengangguran Di Banten

Baca Juga

Gubernur Wahidin Halim dan Wagub Andika
Hazrumy (berpeci) bersama penerima DIPA.
(Foto: Istimewa) 



NET – Gubernur Banten H. Wahidin Halim (WH) mengajak bupati dan walikota yang ada di Banten untuk menekan tingginya tingkat pengangguran.

"Mari kita bekerjasama. Kompak dan solid untuk mewujudkan Banten yang sejahtera dan aman," ujar  Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) saat  Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020, Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta Penghargaan Satuan Kerja Berkinerja Keuangan Terbaik di Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP-3B), Jalan Syech Nawawi Albantani, Curug, Kota Serang, Rabu (20/11/2019).

Gubernur WH mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten adanya paradoksal tingginya angka pengangguran dan angka kemiskinan di Provinsi Banten. Tingginya angka pengangguran meski setiap tahun turun namun tidak signifikan. Di sisi lain, kemiskinan di Provinsi Banten turun dan rendah.

"Setelah kita telusuri, ternyata 62 persen adalah pendatang. Berarti  Banten ini masih punya daya tarik tersendiri bagi pencari kerja," ungkap Gubernur. Dalam acara itu hadir delapan kepala daerah di Banten; empat bupati dan empat walikota.

Menurutnya, pengurangan angka pengangguran tidak terlepas dari keputusan ekonomi makro. Kondisi terkini, beberapa pabrik pindah ke Jawa Tengah dengan alasan upah rendah. Bahkan beberapa pabrik ada yang pindah ke negara tetangga. Banten masih menjadi primadona invenstor dengan nilai investasi Rp 36 triliun, tertinggi di Indonesia.

Atas ajakan tersebut, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyatakan kesiapannya. "Ya, kita terus berupaya menciptakan lapangan kerja dengan  berba
gai cara termasuk bekerja sama dengan sejulah pabrik yang ada di Kabupaten Tangerang," ucap Zaki.

Gubernur WH  paparkan posisi Gubernur di pemerintah daerah yang mendapatkan penugasan dari presiden sebagai wakil pemerintah pusat dalam hal pengawasan, pembinaan, supervisi, hingga peresoalan perjalanan dinas. Termasuk pula pesan sinkronisasi dan integrasi perda (omni bus law).

Selanjutnya Gubernur Banten Wahidin Halim didampingi Wakil Gubernur Andika Hazrumy dan Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara Banten Haryana, menyerahkan menyerahkan Dana Alokasi TKDD diserahkan kepada Pemprov Banten serta 8 (delapan) kabupaten dan kota di Provinsi  Banten.

DIPA TA 2020 secara simbolis diserahkan kepada Polda Banten, Pengadilan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Banten, Kodiklat TNI, Group I Kopassus, BPK Perwakilan Provinsi Banten, Kanwil Kemenag Prov. Banten, Untirta, serta Dinas Pertanian Provinsi Banten.

Sedangkan penghargaan satker berkinerja keuangan terbaik terdiri atas dua kategori. Kategori pertama pagu di atas Rp 10 miliar diserahkan kepada Polres Cilegon, KPP Bea Cukai Merak, dan LP Pria Tangerang. Kategori kedua pagu di bawah 10 miliar diserahkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Serang, Pengadilan Negeri Serang, serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tangerang.

DIPA Tahun Anggaran 2020 di Provinsi Banten diserahkan kepada 43 kementerian dan lembaga (K/L) yang nilai seluruhnya mencapai RP. 11,96 triliun, serta alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2020 sebesar Rp. 16,83 triliun yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Banten Andra Soni, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Banten Haryana, Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar, Walikota Tangerang Arief Wismansyah, Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar, Bupati Pandeglang Irna Narulita, Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi, Forkopimda Banten serta para kepala OPD Pemprov Banten. (*/pur)




Post a Comment

0 Comments