 |
| Gubernur Banten H. Wahidin Halim (berpeci) menemui para demonstran. (Foto: Istimewa) |
NET - Gubernur Banten H. Wahidin Halim menemui langsung para
mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang
menggelar aksi demo di depan gedung Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (P-3B),
Jalan Syekh Nawi Albantani, Curug, Kota Serang, pada Selasa (1/10/2019).
Saat menemui mahasiswa, Gubernur Banten menyampaikan program
yang telah dilaksanakan dan dilakukan oleh Provinsi Banten selama kepemimpinannya
bersama Wagub Andika Hazrumy. Hal ini diyakini banyak mahasiswa yang belum tahu berbagai
program pembangunan yang tengah dan telah dilaksanakan Provinsi Banten saat ini,
sehingga ada berdemo.
Di tengah kesibukannya sebagai Gubernur Banten, Wahidin
Halim menyempatkan diri untuk menemui mahasiswa dan meng komunikasikan apa saja
yang menjadi pertanyaan mahasiswa PMII ini, dan Gubernur Wahidin Halim juga
menyampaikan terimakasihnya atas kritik yang disampaikan mahasiswa kepada Pemprov
Banten. Hal ini merupakan bukti kecintaan mahasiswa kepada Provinsi Banten.
Sekda Provinsi Banten Al Mukhtabar yang turut hadir
menyatakan langkah Gubernur Banten menemui para mahasiswa yang menggelar aksi
ini merupakan langkah yang patut diacungi jempol, itu adalah langkah seorang
pemimpin yang tidak alergi kritik masyarakatnya.
Menjawab mahasiswa, Gubernur Banten menjelaskan berbagai
program yang dipertanyakan mahasiswa dan dianggap tidak berjalan di antaranya
persoalan pendidikan gratis dan kesehatan gratis.
Yang langsung dijawab
Gubernur dengan menggunakan TOA yang dipakai koordinator aksi, di antaranya
jika selama ini Provinsi Banten telah menggratiskan biaya pendidikan Sekolah
Menengah Atas Negeri (SMAN), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN), dan Sekolah
Khusus (SKh) Negeri berbentuk Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Pada 2018,
Pemprov Banten menganggarkan Bosda sebesar Rp 400 miliar. Untuk siswa SMA,
total BOS yang diterima per siswa Rp 5 juta. Sedangkan untuk siswa SMK total
Bosda ditambah BOS yang diterima per siswa Rp 5,4 juta.
Pada 2019, di bidang pendidikan Pemprov Banten mengalokasikan
anggaran Rp 1,13 triliun untuk penganggaran Bosda, pengadaan sarana dan
prasarana, serta urusan kebudayaan. Dari alokasi itu, Rp 970,47 miliar adalah
untuk program sekolah gratis tingkat SMAN, SMKN, dan SKhN.
Bidang infrastruktur pendidikan, pada 2018 Pemprov Banten
telah membangun unit sekolah baru (USB) sebanyak 8 sekolah. Sedangkan ruang
kelas baru (RKB) terbangun 475 ruang kelas. Pada 2019, Pemprov Banten telah
membangun RKB sebanyak 44 ruang kelas.
Sedangkan bidang kesehatan dinyatakan Gubernur jika memang
Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat.
“Kesehatan merupakan kewajiban pemerintah. Yakni Pemerintah
harus hadir dalam pelayanan kesehatan. Bagaimana mampu bersaing kalau
masyarakatnya tidak sehat,” tegasnya.
Pembangunan infrastruktur kesehatan sebesar Rp 125,10
miliar. Pengadaan lahan rumah sakit Cilograng, pembangunan Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) Banten, dan pembangunan rumah sakit jiwa tahap I dan pembangunan
Rumah Sakit Malingping.
Hingga triwulan III pada 2019, cakupan UHC (Universal Health
Coverage) mencapai 94,48 persen. Total peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)
dan KIS (Kartu Indonesia Sehat) di Provinsi Banten telah mencapai 10.130.772
jiwa. Sebanyak 706.169 jiwa, premi atau iuran bulanan kepersertaan dibiayai
melalui APBD Provinsi Banten.
Selain itu, Gubernur Banten juga mengajak mahasiswa untuk
ikut melihat bersama2 dan membuka ruang bagi para mahasiswa di Banten dalam
memberikan masukan kepada Pemrov Banten. (*/pur)
0 Comments