 |
| Gubernur Banten H. Wahidin Halim (tengah) saat memimpin rapat koordinasi PSN. (Foto: Istimewa) |
NET - Percepat progres pembangunan Proyek Strategis Nasional
(PSN) di Provinsi Banten, Gubernur Banten H. Wahidin Halim melakukan rapat
koordinasi bersama bupat dan walikota serta unsur pelaksana teknis pembangunan
seluruh PSN, di Istana Nelayan, Kota Tangerang, Kamis (11/7/2019).
Gubernur menyatakan saat ini progres pembangunan fisik PSN
di Banten secara umum mencapai 60 persen, sedangkan progres lahan yang telah dibebaskan
mencapai 90 persen.
"Semua (PSN-red) masuk prioritas dan tadi kita tanya
rata-rata secara umum progres secara fisik sudah 60 persen dan lahan 90 persen.
Akan terus kami dorong agar realisasinya semakin meningkat dan dapat segera
dirasakan oleh masyarakat," ungkap Gubernur menjawab pertanyaan awak media
usai rapat.
Gubernur mengungkapkan dari 227 PSN dengan 26 sektor yang
tersebar di 34 provinsi se-Indonesia, 13 PSN dalam 7 sektor di antaranya
dilakukan di Banten. Seperti pembangunan 5 jalan tol, pembangunan jalur kereta
api, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Asal Sampah, pembangunan dua
Bendungan, pembangunan KEK Tanjung Lesung dan Wilmar, pembangunan tanggul laut
dan percepatan infrastruktur pendukung kawasan pariwisata. Keseluruhan PSN di
Banten ditargetkan selesai pada tahun 2022 mendatang.
"Ada PSN di Banten di antaranya pembangunan beberapa
jalan tol, jalur kereta api, waduk SindangHeula dan Karian. Tadi semua kita
evaluasi bersama dengan bupati dan walikota yang berwenang pada jalur-jalur
lokasi tempat PSN dilakukan, dan kita bahas solusinya bagaimana agar progresnya
semakin baik," terang Gubernur.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten Al Muktabar
mengatakan dalam rangka merespon PSN di Banten, kerangka manajemen
adminsitratif yakni pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten serta kota
harus dapat memastikan agar PSN berjalan sesuai track bersama sehingga perlu
memposisikan siapa bertanggungjawab apa.
"Kami sudah mereview PSN berbasis penlok (penetapan
lokasi) yang kita sisir. Kami tidak
ingin ada hambatan di adminsitrasi provinsi dan kabupaten serta kota. Maka,
kami juga terus upayakan komunikasi dengan nasional bagaimana percepatan ini
dapat selesai sesuai target," tutur Sekda.
Selain itu, ujar Sekda, dalam rapat ini juga dibahas kaitan
PSN dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan kabupaten/kota yang harus
saling mendukung dan terjadi harmonisasi. Oleh karenanya, perlu dilakuka
penyesuaian kerangka kerja dalam RPJMD di masing-masing daerah. Atas kerangka
itu, tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat akan terus melakukan review
administrasi, fisik dan keuangan agar harmonisasi cepat dilaksanakan sesuai
target.
"Beberapa yang diriview termasuk jika hambatan yang
sifatnya nasional, maka akan kita carikan solusinya secara bersama-sama," tukas
Sekda.
Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah mengatakan pihaknya
mengapresiasi langkah Pemprov dengan dilakukannya rapat evaluasi progres PSN.
Karena pihaknya dapat menyampaikan kendala-kendala yang dialami Pemda setempat
yang membutuhkan peran provinsi maupun pemerintah pusat.
"Sebenarnya secara umum kendala administratif dari
pemerintah pusat, dan Pemprov, saya yakin mampu memberikan solusi
terbaik," ucap Arief.
Turut hadir dalam rapat Bupati Pandeglang Irna Narulita,
Kepala Bappeda Provinsi Banten Muhtarom, Kepala Dishub Provinsi Banten Tri
Nurtopo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten
Hadi Soerjadi, dan pejabat teknis dari masing-masing PSN di Banten. (*/pur)
0 Comments