 |
| Gubernur Banten H. Wahidin Halim: punya girik. (Foto: Istimewa) |
NET - Gubernur Banten H. Wahidin Halim membagikan
sedikitnya 4.000 sertifikat tanah kepada masyarakat Kota Tangerang pada Rabu
(10/4/2019). Pembagian sertifikat tanah gratis kepada masyarakat ini merupakan
bentuk perjuangan pemerintah kepada rakyat agar tidak mengalami permasalahan
pelik berkaitan dengan tanah lantaran tidak memiliki sertifikat.
“Masyarakat kan biasanya cuma punya girik. Jadi dulu ada
juga itu masyarakat asli sini mengontrakan rumahnya buat pendatang. Terus
ketika dia butuh uang, dia jual itu. Lama-lama habis. Malah sekarang akhirnya dia
yang ngontrak di rumah dia sendiri,”cerita Gubernur di hadapan ribuan
masyarakat penerima sertifikat.
Gubernur pada penyerahan sertifikat itu didampingi Kepala
Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten Andi Tanri Abeng dan
Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah.
Menurut Gubernur, berdasarkan pengalaman dirinya ketika
masih menjadi kepala desa dan camat, masyarakat seringkali kesulitan ketika
ingin membuat sertifikat tanah. Bahkan bisa memakan waktu lama dari bulanan
hingga tahunan.
“Bikin sertifikat tidak selesai 2-3 bulan. Waktu saya jadi
kepala desa juga susah. Saya camat 12 tahun juga merasakan sulitnya. Jadi, saya
tahu persis bagaimana persoalan sertifikat tanah ini. Masyarakat cuma dapat
girik, masyarakat saya dulu giriknya 5.000-6.000 meter dan tidak bisa dijadikan
jaminan,” ungkap Wahidin yang jadi Walikota Tangerang dua periode itu.
Sekarang, kata Gubernur, sudah ada program sertifikat
tanah gratis yang harus disyukuri oleh seluruh masyarakat yang menerima. Namun,
cara bersyukur tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sertifikat tersebut
sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Selain itu, sebagai bentuk terimakasih
kepada pemerintah yang telah memperjuangkan yang menjadi hak dan kepentingan
masyarakat banyak.
“Alhamdulillah, tapi jangan serta merta punya sertifikat
tanah langsung dipesantrenin di
bank, harus dilihat dulu fungsi dan
manfaatnya,” tutur Wahidin.
Gubernur menyampaikan beberapa program Pemerintah
Provinsi Banten telah banyak digulirkan kepada masyarakat di seluruh kabupaten
dan kota termasuk Kota Tangerang. Untuk masyarakat Kota Tangerang yang belum
tercover Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yakni sebanyak 7
persen dari jumlah penduduk, akan ditanggung oleh Pemprov Banten. Begitupun
dengan biaya pendidikan untuk SMA/SMK yang telah digratiskan.
“Dulu kan zaman saya (ketika menjabat Walikota Tangerang)
kesehatan sudah gratis, tapi sekarang kan tidak boleh karena harus melalui
BPJS,” tuturnya.
Selain itu, imbuh Gubernur, pembangunan dan perbaikan
jalan kewenangan provinsi yang terus ditingkatkan, pembangunan kawasan Banten
Lama, dan mendukung pembangunan 13 proyek strategis nasional oleh pemerintah
pusat termasuk pembangunan MRT (Mass Rapid Transit) Bandara Soetta-Serpong,
yang di dalamnya didukung pembangunan jalan tol dan lain sebagainya.
“Jadi kalau masyarakat menemukan jalan provinsi yang
rusak, datang ke rumah saya laporkan. Rumah saya ada di Pinang. Pemprov juga
membangun Banten lama, siapa yang sudah ziarah di situ? Itu sudah ada
perubahan. Jadi ada dinamika pembangunan di Banten yang harus kita doakan
bersama agar semua tercapai dengan baik,” tutur Gubernur.
Kepala Kanwil BPN Banten Andi Tanri Abeng melaporkan pada
2019 merupakan tahun terakhir Pendaftaran Tanah Sertifkat Lengkap (PTSL) di Kota
Tangerang. Karena, pihaknya berharap pembagian sertifikat tanah untuk Kota
Tangerang bisa selesai tahun ini.
“Adapun PR (pekerjaan rumah-red) yang harus kita kerjakan
untuk Kota Tangerang adalah 43.000 bidang tanah sudah kita petakan. Namun belum
kita terbitkan sertifikatnya karena memang data yuridisnya belum diserahkan
kepada kami. Untuk hari ini yang dibagikan sebanyak 4.000 sertifikat tanah,”
tutur Tanri. (*/pur)
0 Comments