 |
| Gubernur Banten H. Wahidin Halim saat memimpin bersama TAPD didampingi Sekda Banten Ino S. Rawita. (Foto: Istimewa) |
NET - Gubernur
Banten H. Wahidin Halim mengingatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
hingga akhir April 2019 masih banyak program kegiatan di Provinsi Banten yang
pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dan terlambat.
"Sudah banyak hal yang perlu segera kita
realisasikan, agar dapat dirasakan oleh masyarakat," ujar Gubernur pada rapat
evaluasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pada Senin, (22/4/2019) di
Ruang Rapat Pendopo Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP-3B),
Kota Serang.
Berbagai proyek dibahas dalam rapat tersebut termasuk di antaranya
soal hunian tetap bagi korban bencana alam tsunami beberapa waktu yang lalu.
"Jangan terlalu lama dan kenapa masih saja bicara lahan, dan semua sudah
dibahas dan ditetapkan, segera direalisasikan," tegur Gubernur.
Selanjutnya, kata Gubernur, jika Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Banten perlu bergerak cepat dan sesuai harus sesuai target waktu serta kerja
yang telah disepakati bersama.
Rapat evaluasi terbatas dihadiri Penjabat Sekretaris
Daerah (Pj Sekda) Ino S. Rawita, Inspektur E.Kusmayadi, Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Muhtarom, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang (PUPR) Hadi Soeryadi, Kepala Dinas Perkim M Yanuar, Kepala Badan
Pendapatan Daerah Opar Sochari, Plt Kepala Dinas Kesehatan M Yusuf, Kepala Biro
Umum Ahmad Syaukani, Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Mahdani,
Kepala Dinas Sosial, Kepala Biro ARTP Beni Ismail dan pejabat lainnya.
“Program hunian tetap (Huntap) untuk korban bencana
segera selesaikan, masing-masing OPD kerjakan yang menjadi tupoksinya dan
sesuaikan dengan target yang sudah ditentukan sebelumnya,” ucap Gubernur.
Gubernur meminta TAPD untuk memberikan penjelasan atas
hal-hal yang sudah dan belum dilaksanakan sekaligus kendala yang dialami agar
dapat dibahas dan dicarikan solusi penyelesaian masalahnya. Selain percepatan
progres dan target, Gubernur meminta agar menyusun manajemen yang lebih tertata
untuk mempermudah percepatan program.
Karena, menurut Gubernur, dengan manajemen yang tertata,
setiap kendala yang terjadi dalam pelaksaan kegiatan akan cepat menemukan jalan
ke luar karena sistem koordinasi yang berjalan sesuai fungsinya.
“Kalau manajemennya tertata, pekerjaan akan lebih cepat
selesai dan targetpun lekas tercapai bahkan bisa melampaui. Saya memang
terbiasa dengan cara kerja cepat, kalau la
mbat kita akan ketinggalan,”ujar Wahidifn
Halim (WH).
Begitu pun dengan perbaikan bangunan rusak ringan dan
sedang yang menjadi kewenangan Dinas Sosial, Gubernur meminta OPD terkait agar
terus berkoordinasi dengan kepala daerah setempat dan membuat pernyataan agar
segera menyusun ketetapannya. Jika ada kendala, Gubernur meminta agar segera
membuat alternatif solusi penyelesaiannya. Termasuk untuk persoalan
infrastruktur yang harus terus diselesaikan.
“Jalan Syekh Nawawi, saya ingin ada jalan protokol yang
bisa menembus dan mengurai kemacetan, drainasenya juga harus diperhatikan,” tutur
Wahidin.
Gubernur meminta Dinas Kesehatan untuk mempercepat
identifikasi masyarakat yang peelu bantuan jaminan kesehatan dapat dan salurkan
secara merata. Begitupun dengan berbagai pembangunan rumah sakit dan fasilitasi
kesehatan, agar perencanaan pembangunan harus jelas termasuk lokasi yang telah
ditetapkan.
“Adpem dan Bappeda juga monitor perencanaannya, harus ada
kalender perencanaan dan harus ada targetnya. Koordinir dengan baik, segera
laksanakan. Pastikan dikerjakan dan teruskan pengawasan oleh Inspektorat,” pungkas
Gubernur. (*/pur)
0 Comments