Ombudsman Banten: Kinerja Gubernur Dalam Pelayanan Publik Maju Pesat

Baca Juga

Kepala Perwakilan Ombudsman Banten 
Bambang P. Sumo: turun langsung ke lapangan. 
(Foto: Istimewa) 


NET - Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Banten Bambang P. Sumo menyatakan jika kinerja Gubernur Banten dalam menyelesaikan berbagai upaya kepada pelayanan publik sudah sangat banyak dirasakan kemajuan dan perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya.

"Kami menilai Gubernur Banten sangat konsen terhadap peningkatan pelayanan publik, bahkan terbukti ia turun langsung ke lapangan secara teknis, hanya masih kurang terimbangi oleh unit kerja yang ada", ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Banten Bambang P. Sumo di sela-sela acara kunjungan reses Komisi II DPR RI ke Provinsi Banten bertempat di Hotel Arya Duta Karawaci Tangerang, Banten, Jumat (29/3/2019).

Bambang mengatakan jika masih banyak yang belum memenuhi standar pelayanan publik yang ditetapkan di Provinsi Banten. Sebagai contoh pelayanan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang masih belum bagus, karena masih ada yang antre berjam-jam bahkan acak-acakan dan ini didasarkan pada hasil pemantauan Ombudsman dari bulan lalu. Itu sebabnya, Ombudsman akan terus mengingatkan para penyelenggara pelayanan publik untuk terus meningkatkan pelayanannya.

Hal senada dikatakan Ketua Komisi II DPR RI Herman Khoiron yang menyatakan jika capaian 99,10 persen perekaman eKTP di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten termasuk tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Sehingga Pemprov Banten terlihat serius dalam menangangani berbagai pelayanan di masyarakat. Hal ini dibutuhkan komitmen keras para kepala daerah khususnya dalam menyukseskan Pemilu 2019. "Ini kewajiban moral Komisi II dalam membangun situasi bersama menjelang Pemilu dan menyukseskan Pemilu 2019,” ucap Herman Khoirun.

Herman menyebutkan tiga hal yang diagendakan dalam reses ini adalah akses pemilih dari data e-KTP yang sesuai dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP-4) Kemendagri, soal pelaksanaan Pemilu 2019 yang adil, jujur, dan legitimet, dan hal-hal yang terkait dengan rekruitmen calaon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemprov Banten.

"Saya yakin kalau Gubernur Banten memiliki komitmen kuat terhadap ke tiga hal tersebut," pungkasnya.

Di samping itu, Herman menjelaskan telah banyak melihat berbagai pelayanan publik yang berkaitan dengan infrastruktur mulai banyak dirasakan masyarakat. “Hal ini dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya,” tutur Herman. (*/pur)

Post a Comment

0 Comments