Jelang Pemilu, Advokat Jurdil Deklarasikan Adpril

Baca Juga

Hamdan Zoelva (tengah) saat menyampaikan 
maksud dan tujuan didirikan Adpril. 
(Foto: Istimewa) 


NET - Jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak, para advokat mendeklarasikan Advokat Independen untuk Pemilu Jujur dan Adil (Adpril) di  Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/2/2019). Organisasi tersebut merupakan gerakan moral para advokat untuk mewujudkan Pemilu 2019 sebagai Pemilu yang jujur dan adil. 

"Untuk mengawal Pemilu yang jujur dan adil, Adpril  akan memerangi hoax, kampanye hitam, dan ujaran kebencian serta mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Adpril  terbentuk atas dasar keresahan kami atas adanya informasi hukum yang simpang siur. Hoax dan sebagainya," ujar Deklarator Advokat Independen Untuk Pemilu Jujur dan Adil (Adpril), Hamdan Zoelva, saat acara Deklarasi Advokat Independen Untuk Pemilu Jujur dan Adil (Adpril). 

Dalam posisi seperti ini, kata Hamdan, para advokat merasa sudah jarang orang bicara secara independen, terhadap situasi sekarang. Baik pandangan terhadap penyelenggara, konstentan maupun partisan. Para advokat merasa perlu memberikan pandangan yang independen secara hukum baik itu kepada penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) maupun kepada peserta  Pemilu. 

Hamdan mengatakan ini tanggung jawab moral advokat membentuk advokat independen untuk Pemilu yang jujur dan adil. “Kalau ada isu Adpril  akan menyampaikan sesuai fakta, kebenaran, dan tidak memihak satu kekhawatiran di Pemilu ini kalau perbedaan tipis," ujarnya. 

Menurut Hamdan, terutama Pilpres, siapapun yang kalah akan mencari pembenaran, karena apa pun hasilnya, yang kalah pasti akan mencari kesalahan. “Jadi dari awal kami akan ingatkan penyelenggara Pemilu supaya terus independendan jurdil,” ucap Hamdan berharap.

Sementara itu, salah satu Deklarator Advokat Independen Untuk Pemilu Jujur dan Adil (Adpril)   Muhammad Ismak mengatakan pihaknya tidak hanya terpaku pada Pilpres saja. Ini ada juga Pemilu legislative. “Jadi, kami juga akan kawal Pilpres dan Pemilihan Legislatif,” tutur Muhammad. 

Demokrasi tidak ditegakan dengan marah dan  hoax.  “Sebagai advokat kami punya kewajiban moral untuk menjaga demokrasi tetap berjalan dengan baik," kata Ismak. (dade)

Post a Comment

0 Comments