Kabupaten Tangerang-Banyuwangi Kerjasama Sistem Aplikasi Pajak

Baca Juga

Abdullah Azwar Anas dan Ahmed Zaki Iskandar.
bertukar cindera mata dari masing-masing daerah.
(Foto: Istimewa) 


NET -  Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menandatangani Nota kerjasama langsung oleh masing-masing Kepala Daerah yaitu Ahmed Zaki Iskandar dan Abdullah Azwar Anas.  Penandatanganan dilaksanakan pada Kamis (13/12/2018), di Pendopo Bupati Banyuwangi Jalan A. Yani No. 100 Banyuwangi, Jawa Timur.

Plt Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Tangerang Soma Atmadja mengatakan penandatanganan kerjasama antara Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Banyuwangi berkaitan dengan adanya sejumlah replikasi aplikasi sistem yang bakal diterapkan di Kabupaten Tangerang.

"Dengan karakter dan kultural yang nyaris mirip dengan Kabupaten Tangerang, kita melihat Kabupaten Banyuwangi berhasil dalam mengimplementasikan sejumlah kebijakan dan arah pembangunan dengan sejumlah aplikasi sistem yang sudah dibangun oleh pemerintahnya, kita akan mereplikasi dan menerapkannya di Kabupaten Tangerang," terangnya.

Menurut Soma Atmadja, transformasi keilmuan antar-pemerintah daerah bukan hal yang baru,  bisa saling melengkapi antar sesama Pemerintah daerah, sehingga ketika Kabupaten Banyuwangi dianggap berhasil dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (Simral), serta peningkatan pendapatan melalui pajak dan pengelolaan pariwisatanya,  direplikasi sistem yang selama ini dibangun oleh mereka.

"Replikasi aplikasi ini dilakukan untuk memenuhi peningkatan pelayanan masyarakat dan inovasi semacam ini terus kita kembangkan, termasuk dengan pola kerjasama antar pemerintah daerah," terang Soma yang juga Kepala Bapenda ini.

Soma menjelaskan jika Pemerintah Kabupaten memastikan akan memberlakukan pelayanan satu atap dalam konsep Mall Pelayanan Publik (MPP), yakni konsep ini layaknya pasar moderen semua kebutuhan pelayanan tersedia.

"Salah satu hasil kerjasama yang akan diterapkan adalah Mall Pelayanan Publik, yakni semua bentuk layanan publik seperti pembuatan IMB (Izin Mendirikan Bangunan-red), listrik PLN (Perusahaan Listrik Negera-red) sampai kepada pelayanan nikah bisa dilakukan di Mal ini," ujar Soma.

Semua sistem itu diakui Soma, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tapi harus ada sinergitas antarOrganisasi Perangkat Daerah (OPD). "Salah satu pengembangan ini membutuhkan integrasi berbagai aplikasi yang tersebar di semua OPD dijadikan satu." Ucap Soma. (ran)

Post a Comment

0 Comments