 |
| Gubernur Banten Hl Wahidin Halim (baju putih) dan para peserta PIS-PK. (Foto: Istimewa) |
NET - Program Kesehatan menjadi sangat strategis karena merupakan bagian dari misi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menempatkan kesehatan sebagai prioritas utama program Pembangunan Pemprov Banten.
Gubernur Banten H. Wahidin Halim mengatakan hal itu saat membuka acara Pengembangan Model Percepatan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) APBD 2018 di Pendopo Gubernuran, Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP-3B), di Jalan Syech Nawawi Albantani, Curug, Kota Serang, pada Kamis (8/11/2018).
Salah satunya, kata Gubernur, melalui kebijakan yang mengarah pada upaya peningkatan pembangunan kesehatan di seluruh wilayah Banten berupa jaminan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan merasa aman dalam melakukan berbagai kegiatan kesehariannya.
Gubernur menjelaskan persoalan kesehatan di Provinsi Banten masih menjadi hal yang krusial dan membutuhkan perhatian khusus dari seluruh pihak. Bukan hanya mengenai disparitas wilayah Timur, Utara, Barat, dan Selatan. Namun dari segala sisi masih membutuhkan perhatian khusus.
“Sarana prasarana yang kurang memadai hingga kurangnya tenaga medis seperti dokter dan petugas kesehatan lainnya,” tutur Wahidin Halim.
Oleh karenanya, kata Gubernur, target RPJMD 2017-2022 ditargetkan akan merekrut sebanyak 500 orang tenaga medis. Tahun 2017 sebanyak 100 orang, tahun 2018 sebanyak 200 tenaga medis dan sisanya 200 orang ditargetkan selesai tahun depan. Termasuk perekrutan dokter spesialis yang saat ini jumlahnya memang belum memadai, Pemprov telah menganggarkan dengan peningkatan pendapatan cukup signifikan dari sebelumnya.
“Begitu juga jalan-jalan yang menuju rumah sakit atau Puskesmas, saya akan bangun, kalau rumahnya tidak layak huni saya bangun juga. Kalau katanya banyak hantunya, hantunya udah saya tertibkan,” ucap Gubernur berseloroh yang disambut tawa peserta yang hadir.
Gubernur menjelaskan perlu ditelusuri penyebab mengapa Banten belum menjadi daya tarik bagi tenaga kesehatan khusus untuk mengabdi dan melayani masyarakat. Di samping itu, perlu membangun etika dan wawasan yang merangsang motivasi agar dokter-dokter spesialis mau bekerja di Banten khususnya wilayah Selatan.
Menurutnya, dibutuhkan diskusi panjang untuk memecahkan persoalan kesehatan sesuai dengan kewenangan baik dari provinsi maupun kabupaten dan kota. Jangan sampai ada semacam sekat-sekat antara provinsi dengan kabupaten dan kota, karena pada hakikatnya pemerintah provinsi memiliki fungsi melakukan upaya pembinaan kepada pemerintah daerah di bawahnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
“Tahun ini, kita juga akan bangun rumah sakit di Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, dalam upaya memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan agar tidak perlu berobat ke Sukabumi, Jawa Barat. Karena prinsip saya, kalau masyarakat sakit, bagaimana mau produktif. Kalau umur tidak panjang, bagaimana mau produktif. Saya berharap pada Pelaksana tugas Keplaa Dinas Kesehatan dan jajarannya untuk terus menerus berkoordinasi dengan kabupaten dan kota, harus sama-sama mengantisipasi persoalan kesehatan,” jelasnya.
Sementara dalam laporannya, Plt Kadinkes Provinsi Banten M. Yusuf mengungkapkan pelaksanaan PIS-PK ditekankan pada integrasi pendekatan akses pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, pembiayaan serta sarana prasarana termasuk program upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan yang mencakup seluruh keluarga dan wilayah puskesmas, dengan memperhatikan manajemen puskesmas.
“Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kemajuan pelaksanaan PIS PK, menilai keberhasilan PIS PK, meningkatkan pembinaan keluarga secara terintegrasi dan berkesinambungan, meningkatkan komitmen daerah dalam pelaksanaan PIS PK, meningkatkan capaian target sasaran keluarga sehat dan melakkan perencanaan kebutuhan wilayah kesehatan dengan tepat,” tutur Yusuf.
Pertemuan dan koordinasi pelaksanaan PIS PK, dengan jumlah peserta sebanyak 260 orang terdiri atas dinas kesehatan kabupaten dan kota, kepala puskesmas, dan lintas program Dinas Kesehatan Provinsi Banten, kata Yusuf. (*/pur)
0 Comments