Gubernur Banten Perjuangkan Nasib Tenaga Honorer Ke KPK

Baca Juga

Gubernur Banten H. Wahidin Halim usai upacara.
(Foto: Istimewa)



NET – GubernurBanten H. Wahidin Halim mengatakan adanya rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memangkas ribuan honorer di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, merupakan hal yang harus menjadi perhatian bersama. Namun, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan pegawai honorer yang telah lama mengabdikan dirinya untuk Provinsi Banten.

“Makanya, saya sama Pak Wagub (Andika Hazrumy-red) akan terus perjuangkan nasib honorer itu. Nanti, kita datangi KPK bagaimana baiknya, apakah masih bisa dipertimbangkan lagi atau tidak? Karena semua harus kita lakukan secara hati-hati,” ujar Gubernur, Senin (1/10/2018).

Hal itu disampaikan Gubernur Banten saat memimpin upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lapangan Sekretariat Daerah (Setda), Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang.

Gubernur menanggapi banyaknya isu yang menganggap Pemerintah Daerah tidak respon terhadap nasib para honorer akibat adanya rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memangkas ribuan honorer di Pemprov Banten.

Namun, kata Gubernur, tenaga honorer yang akan diperjuangkan hanyalah pegawai yang benar-benar bekerja, tidak hanya duduk-duduk santai, keluyuran atau bahkan tidak pernah hadir di kantor. Oleh karenanya, Gubernur beserta tim akan melakukan verifikasi secara intensif untuk menyisir mana tenaga honorer yang aktif dan mana yang tidak.

“Semoga saja ikhtiar kami berbuah manis. Banyakin doa. Ini sedikit-sedikit demo, jangan adat saja yang digedein. Ini kita lagi usaha. Kita juga lagi usahakan gajinya naik tahun depan,” ungkap Wahidin Halim yang akrab disapa WH itu.

Selain memperhatikan honorer, Gubernur berjanji tahun depan akan menaikkan tunjangan kinerja untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Banten. Bahkan, Gubernur menegaskan tunjangan pegawai Pemprov Banten harus lebih tinggi dibandingkan tunjangan kabupaten dan kota se-Provinsi Banten. Namun, Gubernur mengingatkan agar tunjangan yang tinggi tersebut harus diimbangi dengan kualitas dan kuantitas kinerja yang sepadan.

“Apalagi tahun depan, penilaian kinerja berlaku untuk seluruh tingkatan mulai dari staf pelaksana hingga eselon dua,” ucap WH.

Pokoknya, kata Gubernur, tukin (tunjungan kinerja) provinsi harus lebih tinggi dari kabupaten dan kota. Bahkan misalnya, kalau Kota Tangerang naikin tukinnya sampai Rp 60 juta, provinsi naikin saja jadi Rp 70 juta.

“Asalkan, sesuai dengan kinerjanya. Kalau yang males-malesan atau malah tidak ada kerjanya, saya bebesin (pecat-red) yang kaya gitu,” terangnya.

Pada hal lain, Gubernur mengingatkan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat hadir dalam pelaksanaan kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Banten ke-18 di Kawasan Banten Lama pada 4 Oktober 2018 mendatang. Peringatan ini dilakukan dalam rangka mengenang kejayaan Provinsi Banten yang bermula dan berpusat di Banten Lama.

Gubernur memastikan kawasan tersebut akan kembali dijadikannya sebagai pusat peradaban Islam, budaya, dan kawasan wisata ziarah sekaligus wisata sejarah yang lebih baik dari sebelumnya.

“Kita harus menghargai apa yang telah dilakukan Sultan Maulana Hasanudin untuk kejayaan Banten.  Makanya, Banten Lama kita perbaiki agar lebih layak. Nanti kalau yang tidak datang, saya minta ke Sultan supaya didoain sadar, he he he,” ujarnya seraya berseloroh. (*/pur)

Post a Comment

0 Comments