 |
| Gubernur Banten H. Wahidin Halim usai upacara. (Foto: Istimewa) |
NET – GubernurBanten H. Wahidin Halim
mengatakan adanya rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk
memangkas ribuan honorer di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, merupakan hal
yang harus menjadi perhatian bersama. Namun, Pemerintah Daerah perlu
memperhatikan pegawai honorer yang telah lama mengabdikan dirinya untuk
Provinsi Banten.
“Makanya, saya sama Pak Wagub
(Andika Hazrumy-red) akan terus perjuangkan nasib honorer itu. Nanti, kita
datangi KPK bagaimana baiknya, apakah masih bisa dipertimbangkan lagi atau
tidak? Karena semua harus kita lakukan secara hati-hati,” ujar Gubernur, Senin
(1/10/2018).
Hal itu disampaikan Gubernur
Banten saat memimpin upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lapangan
Sekretariat Daerah (Setda), Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B),
Kecamatan Curug, Kota Serang.
Gubernur menanggapi banyaknya isu
yang menganggap Pemerintah Daerah tidak respon terhadap nasib para honorer
akibat adanya rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memangkas
ribuan honorer di Pemprov Banten.
Namun, kata Gubernur, tenaga honorer
yang akan diperjuangkan hanyalah pegawai yang benar-benar bekerja, tidak hanya
duduk-duduk santai, keluyuran atau bahkan tidak pernah hadir di kantor. Oleh
karenanya, Gubernur beserta tim akan melakukan verifikasi secara intensif untuk
menyisir mana tenaga honorer yang aktif dan mana yang tidak.
“Semoga saja ikhtiar kami berbuah
manis. Banyakin doa. Ini sedikit-sedikit demo, jangan adat saja yang digedein.
Ini kita lagi usaha. Kita juga lagi usahakan gajinya naik tahun depan,” ungkap
Wahidin Halim yang akrab disapa WH itu.
Selain memperhatikan honorer,
Gubernur berjanji tahun depan akan menaikkan tunjangan kinerja untuk Pegawai
Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Banten. Bahkan, Gubernur menegaskan tunjangan
pegawai Pemprov Banten harus lebih tinggi dibandingkan tunjangan kabupaten dan kota
se-Provinsi Banten. Namun, Gubernur mengingatkan agar tunjangan yang tinggi
tersebut harus diimbangi dengan kualitas dan kuantitas kinerja yang sepadan.
“Apalagi tahun depan, penilaian
kinerja berlaku untuk seluruh tingkatan mulai dari staf pelaksana hingga eselon
dua,” ucap WH.
Pokoknya, kata Gubernur, tukin (tunjungan
kinerja) provinsi harus lebih tinggi dari kabupaten dan kota. Bahkan misalnya,
kalau Kota Tangerang naikin tukinnya sampai Rp 60 juta, provinsi naikin saja
jadi Rp 70 juta.
“Asalkan, sesuai dengan
kinerjanya. Kalau yang males-malesan atau malah tidak ada kerjanya, saya
bebesin (pecat-red) yang kaya gitu,” terangnya.
Pada hal lain, Gubernur
mengingatkan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat hadir dalam
pelaksanaan kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Banten ke-18 di Kawasan
Banten Lama pada 4 Oktober 2018 mendatang. Peringatan ini dilakukan dalam
rangka mengenang kejayaan Provinsi Banten yang bermula dan berpusat di Banten
Lama.
Gubernur memastikan kawasan tersebut
akan kembali dijadikannya sebagai pusat peradaban Islam, budaya, dan kawasan
wisata ziarah sekaligus wisata sejarah yang lebih baik dari sebelumnya.
“Kita harus menghargai apa yang
telah dilakukan Sultan Maulana Hasanudin untuk kejayaan Banten. Makanya, Banten Lama kita perbaiki agar lebih
layak. Nanti kalau yang tidak datang, saya minta ke Sultan supaya didoain
sadar, he he he,” ujarnya seraya berseloroh. (*/pur)
0 Comments