WH Hadiri Penyampaian Pidato Politik Ketua Umum Partai Demokrat

Baca Juga

Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyo 
menghampiri dan menyalami Wahidin Halim. 
(Foto: Istimewa) 



NET – Gubernur Banten H. Wahidin Halim menghadiri penyampaian pidato politik pada perayaan ulang tahun Partai Demokrat yang ke-17 oleh Ketua Partai Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Gedung Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018).

Presiden Republik Indonesia keenam tersebut menaruh perhatian khusus terhadap Wahidin Halim sebagai kader Partai Demokrat yang kini menduduki kursi Gubernur Banten. Baik setiba di lokasi acara dan seusai pembacaaan pidato, SBY menghampiri dan menyalami Wahidin Halim yang akrab disapa WH itu.

Ada pun rangkaian pidato SBY antara lain menyebutkan pentingnya politik yang beradab.

"Sekarang, saya akan menyampaikan hal lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu tentang pentingnya politik yang beradab di negeri kita,” tutur SBY.

Esensi dari politik yang beradab adalah adanya kekuasaan yang amanah dan tidak korup dalam arti tidak disalahgunakannya kekuasaan itu; terjaminnya hak-hak politik rakyat termasuk kebebasan berbicara; demokrasi yang tertib, tidak anarkis dan taat pada pranata hukum; dan pers yang merdeka namun juga bertanggung jawab.

Politik juga “civilized”, atau berkeadaban, jika semua menghormati sistem pergantian kepemimpinan politik, termasuk Presiden, dan tidak ada gerakan untuk menjatuhkan Presiden di tengah jalan secara inkonstitusional.

Kehidupan politik yang baik juga bebas dari represi kekuasaan terhadap rakyatnya. Sementara, rakyat dengan dalih kebebasan juga tidak boleh melakukan tindakan melawan hukum serta mengganggu ketertiban dan keamanan publik.

Kita terus membangun politik dan demokrasi yang makin matang, makin berkualitas dan akhirnya makin beradab. Kita juga terus diuji apakah dalam perjalanan bangsa ini, termasuk pemilu yang akan kita laksanakan, politik dan demokrasi yang beradab itu dapat kita jaga dan kembangkan."
Ujian-ujian Jelang Pemilu 2019.

"Menjelang pemilihan umum 2019, politik akan makin memanas. Banyak godaan dan ujian yang akan kita hadapi.

Negara kembali akan diuji apakah Pemilu 2019 ini dapat berlangsung secara damai, adil dan demokratis. Peaceful, free and fair election. Tiga pemilu sebelumnya ~ Pemilu 2004, Pemilu 2009 dan Pemilu 2014, berlangsung secara damai, adil dan demokratis. Sejarah akan menguji apakah negara dapat mempertahankan prestasi ini.

Kita akan diuji, apakah untuk meraih kemenangan dalam pemilu, ada yang tergoda menghalalkan segala cara. Termasuk menyalahgunakan kekuasaan, melanggar Undang-Undang serta menghalang-halangi pihak lain untuk menjalankan kampanye pemilu yang semestinya.

Kita akan diuji apakah pemilu ini bisa mencegah politik uang (money politics) yang makin menjadi-jadi. Demokrasi akan runtuh dan rakyat akan dikebiri manakala uang menjadi penentu segala-galanya. Gelap politik kita kalau uang digunakan sebagai alat untuk membeli suara rakyat dan juga sebagai transaksi terbangunnya koalisi partai-partai.

Kita akan diuji apakah pemilu ini bebas dari intimidasi yang akan mengganggu kedaulatan rakyat untuk menjatuhkan pilihannya. Kekuatan atau power yang dimiliki oleh siapapun tidaklah boleh untuk mengintimidasi dan memaksa seseorang agar memilih kandidat atau partai politik tertentu.

Kita akan diuji apakah politik identitas yang melebihi takarannya akan dimainkan oleh para kandidat dan partai-partai politik peserta pemilu. Di negara manapun, selalu ada korelasi antara identitas dengan preferensi pemilihan dan politik. Namun, apabila melebihi kepatutannya dan secara membabi buta dijadikan “penentu” untuk memilih seseorang ataupun partai politik tertentu, demokrasi kita akan mundur jauh ke belakang.

Kita akan diuji apakah pers dan media massa bisa bertindak adil dan memberikan ruang yang berimbang bagi para kandidat dan kontestan peserta pemilu. Media massa adalah milik rakyat, milik kita semua. Janganlah media massa tidak lagi independen dan berimbang dalam pemberitaannya lantaran tekanan pemilik modal dan pihak-pihak tertentu.

Dan kita akan diuji, apakah perangkat negara termasuk intelijen, kepolisian dan militer netral dan tidak berpihak. Ingat, TNI, Polri dan BIN adalah milik negara, milik rakyat Indonesia. Akan mencederai sumpah dan etikanya kalau aparat negara tidak netral. Sebagai salah satu pelaku reformasi, saya ingatkan TNI, Polri dan BIN harus belajar dari sejarah, bahwa karena kesalahan masa lampaunya, rakyat terpaksa memberikan koreksi.

Pendek kata, delapan bulan mendatang ini, kita semua akan diuji oleh sejarah. Siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus.

Para Kader Demokrat yang saya banggakan, Saya mengajak Partai Demokrat untuk tidak menjalankan dan masuk ke dalam politik identitas, atau politik SARA. Jangan sampai untuk mengejar kemenangan, kita mengorbankan persatuan, persaudaraan dan kerukunan di antara sesama elemen bangsa. Jangan sampai kita ikut menyemaikan benih-benih perpecahan dan disintegrasi yang sangat membahayakan masa depan bangsa kita.

Dalam kampanye pemilu, kampanye negatif memang tidak bisa dihindari. Ini juga terjadi di negara lain. Namun, kita harus mencegah digunakannya fitnah, hoax dan ragam kampanye hitam yang lain.
Saya mengajak Partai Demokrat untuk tidak ikut-ikutan melakukan fitnah dan menyebarkan hoax. Namun, kita juga harus menjaga kehormatan kita kalau kita mendapatkan fitnah.

Minggu ini, saya dan Partai Demokrat kembali mendapatkan fitnah besar. Ada pihak asing yang mengarang cerita yang tidak mengandung kebenaran. Korbannya, lagi-lagi SBY dan Partai Demokrat. Sayangnya, sebagian dari media massa dan pihak-pihak tertentu di dalam negeri ikut menyebarluaskan fitnah yang jauh dari logika dan kebenaran ini.

Saya memahami kemarahan para Kader Demokrat terhadap tangan-tangan asing yang mengobok-obok urusan bangsa kita. Saya tahu para Kader Demokrat gusar karena fitnah keji ini dimunculkan di musim pemilu sehingga, pihak yang menyebarluaskan fitnah ini juga memiliki motif dan kepentingan politik. Namun, saya menyeru kepada para Kader untuk tidak main hakim sendiri, termasuk kepada media massa dalam negeri yang ikut menyebarluaskan fitnah ini.

Ingat, negara kita adalah negara hukum. Bukan negara gruduk dan negara kekerasan. Saya pastikan kita akan menggunakan hak hukum kita untuk menyelesaikan masalah ini. Akan kita kejar sampai ke ujung dunia mana pun, yang merusak dan menghancurkan nama baik kita. Ini juga berlaku bagi pihak-pihak di dalam negeri yang ikut-ikutan memfitnah dan merusak kehormatan kita." (*/ril)



Post a Comment

0 Comments