 |
| Ketua IPW Neta S. Pane: dikhawatirkan berkembang opini. (Foto: Istimewa/koleksi pribadi) |
NET - Aksi Brimob mendatangi
kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Jawa Tengah (Jateng) sangat
disesalkan. Aksi ini bisa dinilai sebagai pengkebirian terhadap demokrasi yang
hendak dilakukan Brimob terhadap partai politik.
Ketua Presidium Ind Police Watch
(IPW) Neta S. Pane mengecam keras aksi Brimob ini dan mendesak Komisi III Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) segera memanggil Kepala Korps (Kakor)
Brimob untuk mengklarifikasi peristiwa ini.
“Jika kasus ini tidak segera
diklarifikasi, dikhawatirkan berkembang opini bahwa Brimob sudah tidak
independen dan diperalat pihak tertentu untuk memojokkan partai politik
tertentu,” ujar Neta kepada wartawan yang disampaikan melalui Siaran Pers,
Minggu (6/5/2015).
IPW menilai penjelasan Kepala
Bidang (Kabid) Humas Polda Jateng yang mengatakan kedatangan Brimob ke DPD
Gerindra itu berhubungan dengan Pemiihan Kepala Daerah (Pilkada) justru akan
membingungkan publik dan terkesan mengada-ada serta menimbulkan sejumlah
pertanyaan.
“Pertama, kenapa di daerah lain
yang juga melaksanakan Pilkada, Brimob tidak beraksi mendatangi DPD Gerindra,”
tutur Neta dengan nada tanya.
Kedua, kata Neta, apakah peristiwa
ini kebijakan Makin Brimob atau hanya sebatas kebijakan Brimob Jateng karena
sejauh ini tidak ada instruksi KorBrimob agar pasukannya mendatangi partai
partai di daerah. Sehingga patut jadi pertanyaan, siapa yang menginstruksikan
agar Brimob Jateng mendatangi DPD Gerindara.
Ketiga, imbuh Neta, Kasat Brimob
Jateng perlu diminta pertanggungjawabannya atas peristiwa ini. Sebab Aksi ini
sudah melampaui wewenangnya dan konsekwensi Kasat Brimob Jateng harus dicopot
dari jabatannya karena bisa menimbulkan kekacauan demokrasi.
Kenapa Kasat Brimob Jateng perlu
dicopot? Sebab apa yang terjadi di Jateng adalah preseden yang bisa menimbulkan
kekacauan politik dan benturan politik tingkat tinggi. Selain itu, peristiwa
ini bertolak belakang dengan prinsip utama tugas Polri yang harusnya senantiasa
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan bukan menimbulkan keresahan di
masyarakat.
Jika seandainya polisi mencurigai
sesuatu di DPD Gerindra Jateng, kata Neta, seharusnya polisi cukup melakukan operasi
intelijen dan bukan mengerahkan Brimob sebagai pasukan komando. Bagaimana pun
kasus ini tidak bisa dibiarkan dan harus diselesaikan agar tidak menjadi
preseden bagi demokrasi dan menimbulkan benturan di masyarakat maupun di
kalangan elit politik.
“Apalagi ke depan bangsa Indonesia
menghadapi tahun politik yakni Polri diharapkan mampu bersikap profesional,
independen, dan proporsional serta tidak terlibat dalam manuver politik praktis,”
tutur Neta.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah
aparat bersenjata mendatangi kantor DPD Gerindra Jateng di Jalan Kanguru Raya
Semarang, Sabtu (5/5) sekitar pukul 10.00 WIB. (*/ril)
0 Comments