![]() |
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dan Mendagri Tjahjo Kumolo. (Foto: Istimewa) |
NET – Wakil Gubernur (Wagub) Banten Andika Hazrumy
menghadiri rapat kerja nasional Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta
Selatan, Rabu (18/4/2018). Rakornas
digelar untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang
sering disebut tahun politik berjalan aman.
“Isu SARA (suku, agama, ras, antra-golongan) intoleransi kan
biasanya menjamur pada tahun politik. Nah, hal-hal yang mengganggu kerukunan
umat beragama ini yang dalam rakornas tadi dipastikan tidak akan terjadi, termasuk
di Banten,” ujar Andika usai mengikuti Rakornas.
Andika mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan FKUB
Provinsi Banten melalui Badan Kesbangpol Provinsi Banten untuk memonitor dan
mangantisipasi setiap hal yang dapat menggangu kerukunan umat beragama di
Banten, menjelang tahun politik ini. “Melalui Rakornas ini, Pemerintah pusat
juga memberikan informasi atau saran mengenai ancaman terhadap kerukunan umat
beragama di setiap daerah, sehingga pemerintah daerah dapat mengantisipasinya,”
imbuhnya.
Andika menjelaskan dalam Rakornas tersebut Menteri Dalam
Negeri Tjahjo Kumolo meminta FKUB agar dapat terus menjaga harmoni kebangsaan,
terutama menjelang hajatan demokrasi yang akan berlangsung secara nasional
nanti. Mendagri meminta FKUB dapat menjaga netralitas dan berperan aktif
dalam menciptakan suasana rukun dan damai serta menyukseska pesta demokrasi
nanti.
Mendagri meminta para
kepala daerah untuk meningkatkan peran dan fungsi FKUB provinsi, kabupaten, dan kota. Pemerintah daerah diminta
berkomitmen dalam penanganan persoalan keagamaan di daerah dan pemberdayaan
FKUB.
"Kami, Pemerintah daerah diminta memberikan perhatian
dan dukungan anggaran terhadap FKUB sehingga dapat melaksanakan tugas dan
fungsinya secara optimal," tutur Andika.
Di samping itu, kata Andika, Mendagri juga mengharapkan
komitmen kebangsaan para tokoh agama dalam melaksanakan etika kehidupan beragama,
dan juga menyampaikan harapannya dalam rangka menjaga harmoni antar Pemerintah
pusat, Pemda, dan FKUB.
Rakornas FKUB ini dihadiri oleh 1.200 peserta terdiri atas
Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, Wakil Gubernur selaku Ketua
Dewan Penasehat FKUB di seluruh Provinsi dan, Kaban/Kakan Kesbangpol Provinsi
dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Ketua FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota
seluruh Indonesia, Serta Pejabat di Lingkungan Kemeneterian Dalam Negeri.
Dalam Rakornas FKUB ini, para peserta memperoleh pembekalan
berupa arahan dari para pejabat negara, di antaranya dari Menko Polhukam
Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Di samping itu, juga terdapat pengarahan dari para tokoh
perwakilan masing-masing agama, di antaranya Ketua Majelis Ulama Indonesia
(MUI) KH. Ma'ruf Amin, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI)
Pdt. Henriette H. Lebang, dan Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)
diwakili oleh Sekretaris Komisi Kerasulan Awam KWI Romo P.C. Siswantoko.
Berikutnya Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia
(PHDI) diwakili oleh Ketua Bidang Ideologi dan Kesatuan Bangsa PHDI, Nyoman
Udayana Sangging, Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) diwakili oleh
Ketua Harian WALUBI, Rusli, dan Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia
(MATAKIN), Uum Sendana. (*/ril)
0 Comments