 |
| Warga Rajeg, Kabupaten Tangerang beberapa waktu lalu sampai menunggu di halaman Puskesmas karena ruang tunggu tidak dapat menumpang pasien. (Foto: Dokumentasi/tangerangnet.com) |
NET - Ketua DPW Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) Banten Ahmad Fauzi dan Maryani Abdul Kadir, Sekretaris DPW Partai
Amanat Nasional (PAN) yang merupakan partai pengusung Wahidin Halim-Andika
Hazrumy menyatakan dukungan penuh atas program pengobatan gratis bagi warga
miskin hanya menggunakan kartu tanda penduduk (KTP).
“Pada prinsipnya, saya menyambut
baik program berobat gratis hanya dengan menunjukan KTP. Ini berarti memudahkan
masyarakat untuk mendapatkan beakses pelayanan kesehatan,” ujar Ahmad Fauzi
kepada wartawan, Minggu (15/4/2018).
Namun, Ahmad Fauzi mengingatkan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten diminta untuk memastikan anggaran yang
tersedia dan mencukupi. Anggaran itu tidak hanya untuk program berobat gratis
bagi warga miskin, tetapi juga untuk meningkatkan fasilitas pelayanan, meninggkatkan
gaji tenaga kesehatan dan sebagainya.
“Ini mengingat kepasitas rumah
sakit di Banten kurang dapat menampung jumlah pasien yang memerlukan rawat
inap. Ini perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh Pemprov,” ujar Ketua
DPW PKB Banten seperti dilansir MediaBanten.com
.
Sementara itu, Sekertaris Partai
Amanat Nasional (PAN) Banten Maryani Abdul Kadir mengatakan program pengobatan
gratis cukup dengan KTP yang sedang diperjuangkan oleh Gubernur Banten
merupakan salah satu program yang memang harus bisa terealisasi. Bahkan
anggarannya telah diketok palu, namun
permasalahannya hanya tinggal di teknis saja.
“Kalau rujukan dari pusat atau
Kementrian Kesehatan katanya tidak boleh pakai KTP, itu sesuai dengan aturan
atau hanya himbauan saja. Makanya tinggal dipikirkan bagaimana teknisnya,” katanya.
Dia juga mengatakan berkaitan dengan realisasinya, merupakan hanya
teknis saja, apakah menggunakan KTP atau terintegrasi dengan BPJS. Namun
tentunya apa yang menjadi program dari Gubernur Banten Wahidin Halim yang
menjadi janji kampanye harus direalisasikan dan sesuai dengan aturan, agar masyarakat
tidak merasa dibohongi.
“Intinya harus direalisasikan, pasalnya
rakyat Banten ini sudah cukup berat dengan berbagai macam kesulitan ekonomi,
dan kenaikan harga. Makanya dengan adanya program brobat gratis yang
diwacanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, itu bagus,” ujarnya.
Sebelumnya, dua partai pengusung
Wahidin Halim-Andika dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten, yaitu
Partai Gerinda dan Partai Hanura menyatakan dukungan penuh dan mendorong agar
program berobat gratis menggunakan KTP segera terealisasi. Program ini dinilai
memudahkan warga miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Program berobat gratis menggunakan
KTP dari Gubernur Banten Wahidin Halim dan wakilnya, Andika Hazrumy dijadikan
polemik berkepanjangan. Kedua pimpinan di Banten ini menargetkan program itu
pada 2 juta warga miskin di Banten yang tidak bisa dilayani oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pasalnya, warga miskin itu tidak
mampu membayar iuran yang diwajibkan BPJS Kesehatan.
Namun sejumlah pihak di Banten
ngotot menginginkan program itu diwajibkan diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan
yang mengharuskan Pemprov Banten menanggung iuran BPSJ Kesehatan bagi 2 juta
warga miskin yang belum tercover oleh BPJS Kesehatan. Diperkirakan, iuran
selama 12 bulan itu, Pemprov mengeluarkan anggaran Rp400-Rp600 miliar per
tahun.
Wahidin Halim dan Andika Hazrumy
berkeberatan dengan nilai tersebut. Selain anggaran itu tidak tersedia, juga
pembayaran iuran selama 12 bulan tidak efektif. Wahidin dan Andika
berkeinginan, Pemprov Banten hanya membayar biaya pengobatan saat warga miskin
itu berobat atau mendapatkan pelayanan kesehatan. Diperkirakan, anggaran yang
dibutuhkan berkisar Rp100-Rp200 miliar per tahun, jauh lebih kecil jika harus
membayar iuran BPJS sekitar Rp400-Rp600 miliar per tahun . (*/ril)
0 Comments