 |
| Ilustrasi HPN 2018 di Padang, Sumatera Barat. (Foto: Istimewa) |
NET – Adanya keinginan dari Dewan Pers untuk mengubah Hari
Pers Nasional (HPN) dari tanggal 9 Februari yang selama ini dilaksanakan
membuat pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tersengat. Reaksi pun
muncul dari berbagai daerah berupa pernyataan sikap yang menolak. Kemarahan
pengurus PWI pun terlihat dari rapat di Dewan Pers.
PWI menyesalkan ketidakhadiran Ketua Dewan Pers (DP) Yoseph
Adhi Prasetio (Stanly) atas undangannya untuk membahas usul perubahan hari HPN
(Hari Pers Nasional) di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu
(18/4/2018), pukul 16:00 WIB.
Sebelum rapat dibuka oleh Wakil Ketua DP Ahmad
Djauhar, Uni Lubis bahkan sempat mengecam ketidakhadiran Stanly karena PWI
menilai pentingnya menghadiri undangan dari Dewan Pers itu sendiri.
Rapat dilaksanakan karena adanya wacana perubahan waktu Hari
Pers, sebagian besar PWI daerah menyatakan sikap atas usul tersebut. Mereka
menolak karena itu bagian dari sejarah dan dapat memecah belah insan
pers.
Menurut Ahmad Djauhar, Stanly tidak dapat hadir karena
sedang berada di Manado. "Kok tidak ada di acara penting menyangkut
konstituen? Mestinya, dia memilih hadir di rapat ini," ujar Uni Lubis.
Pada rapat tersebut, hampir semua konstituen Dewan Pers
hadir pada rapat tersebut. Wakil P3I (Perusahaan Periklanan dan SGP (Grafika
Pers) yang tampak tak hadir di rapat tersebut.
Rapat akhirnya tetap dilaksanakan dengan diskusi soal usulan
Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Ikatann Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)
yang menginginkan perubahan hari HPN dari tanggal 9 Februari menjadi tanggal 23
September, hari ditandatanganinya Undang-Undang UU Pers N . 40 tahun 1999.
Pengurus PWI Pusat yang diwakili Sekretaris Jendral Hendry
CH Bangun, Ketua Bidang Pendidikan Marah Sakti Siregar, dan lainnya menolak
usulan AJI dan IJTI. Alasannya antara lain, usulan tersebut tidak urgen. Uni
Lubis bahkan mengusulkan HPN sepenuhnya ditangani Dewan Pers.
"Saya dan Hendry CH Bangun menegaskan bagi PWI HPN 9
Februari merupakan tanggal bersejarah dan warisan pejuang pers Indonesia. Jadi
harga mati bagi PWI," ujar Marah Sakti Siregar.
Ditegaskannya lagi, PWI tidak ingin tanggal tersebut
diubah atau diganti. "Kalau mau diubah, silakan saja. PWI tetap akan
memperingati ulang tahunnya di seluruh Indonesia," katanya. (*/rls)
0 Comments