Gubernur Banten H. Wahidin Halim: tidak ada pesemis dalam kamus saya. (Foto: dokumentasi/tangerangnet.com) |
NET - Gubernur
Banten H. Wahidin Halim meyakinikan program prioritas pembangunan yang
dicanangkan merupakan awal Banten maju. “Pembangunan sektor pendidikan,
kesehatan, dan infrastruktur, saya genjot untuk membawa kemajuan masyarakat
Banten,” ujar Gubernur, Kamis (12/4/2018).
Hal itu dikatakan Gubernur saat
menghadiri Upacara Pembukaan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nuasantara (Latsitarda)
Ke-XXXVIII tahun 2018 di Alun-alun Barat Kota Serang. Hadir dalam acara tersebut
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Inspektur Upacara Latsitarda, Wakil
Kepala (Waka) Polri Komisaris Jenderal (Komjen)
M. Sjafruddin, Gubernur Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Suradinata,
dan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah.
“Program perioritas kesehatan,
kita kan sedang memproses pengobatan kesehatan gratis yang tidak berbenturan
dengan UU (Undang-undang-red) Kesehatan yang ada. Yang penting tujuannya nanti tercapai. Warga Banten bisa
mendapatkannya untuk infrastruktur yang sudah dianggarkan Rp 1,3 triliun. Begitu
pula bidang pendidikan. Saya yakin dan optimis program percepatan pembangunan
akan sesuai target. Tidak ada kata pesimis dalam kamus saya,” tutur Wahidin di
hadapan Panglima TNI itu.
Gubernur mengakui dalam
melaksanakan program pembangunan, realisasi anggaran triwulan pertama baru
mencapai 12 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018, dari
target 15 persen APBD.
Namun, Gubernur menilai
keterlambatan itu merupakan hal yang wajar. Oleh karena pada tahun ini, terjadi
perubahan sistem dalam administrasi Pemerintahan Provinsi Banten. “Tahun ini
diterapkan sistem manajemen penganggaran dan pelaporan (Simral),” ucap Wahidin
yang akrab disapa WH itu.
Gubernur menambahkan dalam
penerapan sistem baru tersebut, para pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Banten harus menyesuaikan diri dengan sistem baru tersebut. Selain
itu, Pemprov Banten juga sedang melakukan perubahan sistem pembayaran. Dari
sistem tunai kepada sistem non-tunai.
“Perubahan sistem pembayaran
tersebut juga tentunya membutuhkan penyesuaian. Baik adminitrasi maupun proses
yang dilaksanakan oleh para pegawai Pemprov,” ungkap Gubernur.
Gubernur Banten turut
menanggapi maraknya minuman keras
(miras) oplosan di Banten. Gubernur mengungkapkan salah satu solusinya adalah
diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Larangan Miras sebagai upaya
mengendalikan peredaran minuman keras di Banten.
“Ini Perda segera dikonsultasikan
dengan berbagai pihak. Karena belum ada Perda yang khusus mengatur soal
pengendalian miras ini,” tutur Gubernur.
Gubernur menyayangkan munculnya
sikap dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten yang mendorong
opini seolah-olah Gubernur tidak mampu melaksanakan tugasnya. “Janganlah
langsung memberikan opini kepada masyarakat, hanya ada keterlambatan sedikit,
langsung membuat opini Gubernur tidak bisa bekerja bicara langsung saja ke
saya,” tandas Gubernur.
Semua orang pasti tahu, bahwa
dalam sebuah perubahan memerlukan proses. “Kita kan dituntut bekerja untuk baik
dan benar serta ‘Clean Government’,” ujar mantan Walikota Tangerang dua periode
tersebut. (*/ril)
0 Comments