Dialog Publik DPRD Banten, Pelayanan Kesehatan Gratis Titik Perhatian Gubernur

Baca Juga

Ujang Giri dan Dedi Jubaidi saat berdialog. 
(Foto: Istimewa)   

NET -  "Optimis Banten di tangan Pak WH (Wahidin Halim-red) bisa lebih maju khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan," ujar Ujang Giri Ugi saat tampil jadi salah satu narasumber dalam acara dialog publik Program Parlement Goes to Campus yang diadakan Sekretariat DPRD Banten di SKh Arrafat Malingping, Minggu (8/4/2018).

Ujang Giri adalah staf khusus Gubernur Banten H. Wahidin Halim, mengaku optimis Banten pasti lebih maju pada kepemimpinan Wahidin Halim atau WH.

Ujang menjelaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada kepimpinan Wahidin Halim berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, hal ini tertuang dalam Visi Misi Gubernur Banten dan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

"Persoalan minimnya sarana layanan kesehatan di Banten Selatan telah diakomodir oleh Gubernur Banten dengan terus meningkatkan layanan kesehatan di RSUD (RumahSakit Umum Daerah-red) Malingping serta akan membangun Rumah Sakit di Lebak Selatan (di Kecamatan Cilograng), sehingga masyarakat Banten di wilayah Lebak Selatan bisa terlayani dengan baik dari segi kesehatan," tutur Ujang Giri yang akrab disapa Ugi. 

Menurut Ugi, Gubernur Banten berjuang agar layanan Kesehatan Gratis dapat terealisasi. Semoga kendala terkait regulasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS0 Kesehatan bisa segera terselesaikan dan warga Banten yang kurang mampu dan belum memiliki BPJS bisa berobat gratis.

"Rencana pendirian fakultas kedokteran di Untirta merupakan respon Gubernur dalam menyikapi ketersediaan sumber daya manusia dibidang medis. Sehingga nanti akan lahir putra-putra daerah lulusan dokter," tambahnya.

Pada acara “Dialog Publik” tersebut, Dedi Jubaedi - anggota DPRD Provinsi Banten Komisi V Fraksi Nasdem mendukung komitmen Gubernur Banten dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

"Selaku anggota Dewan, saya berkomitmen untuk menganggarkan fasilitas kesehatan serta mengontrol kebijakan terkait layanan kesehatan" paparnya.

Menurut Dedi,  selaku anggota DPRD Banten mendukung atas kebijakan Gubernur Banten dalam pelayanan kesehatan gratis pakai Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetapi jangan sampai berbenturan dengan kebijakan Pemerintah pusat.

"Mendukung atas kebijakan Gubernur Banten dalam pelayanan kesehatan gratis pakai KTP, tetapi jangan sampai berbenturan dengan kebijakan pemerintah pusat," pungkasnya.

Dialog publik yang bertema "Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Fasilitas Kesehatan serta Kesejahteraan Masyarakat Banten" dihadiri mahasiswa, pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pendidikan. (*/ril)