Gubernur Banten Harapkan Kebijakan Pemerintah Pusat Berpihak Ke Daerah

Baca Juga

Gubernur Banten H. Wahidin Halim:  tingkatkan eknomi. 
(Foto: Istimewa)   

NET –  Gubernur Banten H. Wahidin Halim meminta kepada Pemerintah pusat agar memberikan kemudahan dan mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan sebagian besar daerah untuk memajukan ekonomi.

Hal itu diungkapkan Wahidin Halim  pada acara sesi Kerjasama Perdagangan Komoditas dan Produk Unggulan Antar Daerah dalam rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Trans Luxury, Bandung, Jawa Barat, Kamis  (22/2/2018).

Acara yang dipimpin oleh Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo tersebut, Wahidin mengajukan diri untuk berbicara di forum kepala daerah tersebut. “Salah satu contoh yang berkaitan dengan pelabuhan laut untuk kemajuan perekonomian daerah,” ungkap Wahidin Halim.

Wahiding mengemukakan selama ini Pemerintah pusat leih menitik-beratkan kepada pelabuhan laut yang sudah maju seperti Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya), Belawan (Medan), dan Pelabuhan Soekarno Hatta (Makassar). “Di Banten saja ada beberapa pelabuhan seperti Merak, Bojonegoro, dan Karang Hantu tapi tidak berfungsi sebagai pelabuhan yang sudah mapan seperti Tanjung Priok,” ungkap Wahidin.

Wahidin mengemukakan PT Krakatau Steel yang memproduksi baja masih menggunakan jasa Pelabuhan Tanjung Priok. Padahal, akan lebih efisien dengan memanfaatkan pelabuhan Merak namun karena keterbatasan fasilitas dan kebijakan sehingga tidak bisa dilaksanakan.

“Saya berharap lebih banyak lagi pelabuhan yang dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian  daerah untuk mengangkut barang baik untuk kepentingan dalam negeri dan luar negeri,” ucap Wahidin berharap.

Usulan dari Wahidin tersebut mendapat sambutan dari sejumlah kepala daerah antara Gubernur Kalimantan Timur Awang Faruk dan Syahrul Yasin Limpo. “Saya mengapersiasi usulan Pak Wahidin Halim. Karena sekarang ini, pejabat di daerah takut melaksanakan tugas yang berurusan aparat penegak hukum,” ungkap Faruk.

Sementara Syahrul Yasin Limpo mengatakan ada sejumlah kebijakan pusat berbenturan dengan kebijakan daerah. Oleh karena itu, apa yang dikemukan Wahidin akan dijadikan masuk ke Pemerintah pusat. “Ya, nanti usulan tersebut akan kita masukan sebagai salah satu rekomendasi,” tutur Syahrul Yasin. (ril).