Gubernur: Berapa Pun Dibutuhkan Pendidikan Berikan, Tapi Sesuai Aturan

Baca Juga

Gubernur Banten H. Wahidin Halim, Ketua DPRD Asep Rahmatullah,
dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy serius dalam suatu kegiatan 
rapat paripurna di DPRD Banten, beberapa waktu lalu. 
(Foto: Dokumentasi/Tangerangnet.com)   

GUBERNUR  Banten H. Wahidin Halim (WH) mengaku akan meningkatkan kompetensi dan mendorong lahirnya sumber daya manusia (SDM) yang handal di Provinsi Banten. Langkah itu akan dilakukan dengan penguatan lulusan siswa-siswi di sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA).

"Kita (Pemprov) harus menjadi pendidikan bekualitas, yang berkorelasi dengan kebutuhan tenaga kerja. Kita akan arahkan terutama (untuk) tenaga kejuruan, atau sarana-sarana yang berhubungan dengan kebutuhan pertanian, industrialisasi, maka manusia-manusia dalam bidang itu harus diproduksi (dibentuk/diciptakan)," ujar WH usai rapat dengan panitia khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), di Gedung Serba Guna DPRD Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP-3B), Kecamatan Curug, beberapa waktu lalu.

Mantan Walikota Tangerang ini menegaskan bahwa rencana tersebut masuk dalam target RPJMD 2017-2022. Penguatan SMD tersebut juga akan disesuaikan dengan potensi di masing-masing daerah. Menurutnya, rencana itu sudah mulai dikomunikasikan dengan daerah. "Nanti ada semacam network system (jaringan).

“Kita akan membuat sekolah yang mampu melahirkan orang-orang atau lulusan-lulusan yang berkompeten di bidangnya. Memang membangun pendidikan butuh waktu, tapi harus dimulai dari sekarang. Ya paling sepuluh sampai dua puluh tahun, bisa," kata WH.

Gubernur berharap agar pembangunan pendidikan ini benar-benar dapat diperhatikan karena program ini adalah modal bangsa untuk memcetak generasi penerus. “Jadi berapa pun yang dibutuhkan untuk pembangunan pendidikan, saya harapkan untuk diberikan asalkan sesuai dengan aturan yang ada," jelasnya.

Menurutnya, dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tersebut dibutuhan pula upaya melalui pembangunan sekolah maupun menambahan ruang kelas baru SMA/SMK dan pendidikan khusus, rehabilitasi ruang belajar dengan kondisi rusak berat. Langkah lain, yakni penyediaan BOSDA serta peningkatan kompetensi guru SMA dan SMK melalui pemberian beasiswa melanjutkan jenjang pendidikan Strata (S-1) atau S2.

Gubernur ingin setiap program pembangunan bisa berimplikasi dan multifungsi. Misalnya, pendidikan digarap itu secara riil dan dapat mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi (LPE), menekan pengangguran, dan kemiskinan.

“Salah satu cara untuk menekan angka penganguran di Provinsi Banten yaitu dengan megembangkan pendidikan yang berkualitas, pendidikan terapan yang bisa berkorelasi dengan kebutuhan tenaga kerja, sehingga menghasilakan manusia-manusia yang kompeten di bidangnya,” jelasnya.

Lebih lanjut WH mengatakan, penyusunan raperda RPJMD 2017-2022 itu berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Banten tahun 2005-2025, dan mengakomodasi visi misi gubenrur dan wakil gubernur.

“Kita telah mendengar dan menyaring seluruh aspirasi atau masukan dari seluruh eleman masyarakat melalui konsultasi publik dan musrenbang RPJMD," katanya. Disinggung mengenai keinginan pansus raperda RPJMD yang ingin program-program dalam RPJMD lebih detail, WH mengatakan bahwa program yang dibuat berdasarkan pemetaan masalah secara konprehensif, seperti halnya kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. “Pendekatannya secara komprehensif, misalnya mengurangi beban hidup masyarakat, seperti layanan kesehatan dan pendidikan,” jelasnya.

Ketua Pansus Raperda RPJMD DPRD Banten Tubagus Luay Sofhani mengatakan secara keseluruhan RPJMD Banten 2017-2022 sudah menjawab persoalan yang saat ini terjadi di Banten. Termasuk di dalamnya mengungkapkan isu strategis seperti pengangguran, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. “Tadi mengungkapkan isu strategis, kemudian juga strateginya sudah pas. Hanya saja masalah pendetailannya saja yang (kurang) sedikit lagi,” ujarnya.

Menurut Luay, program-program yang disampaikan Gubernur Banten Wahidin Halim, tinggal pada pencocokan program saja, termasuk sasaran dan indikatornya sudah disampaikan. "Bagaimana sasaran dan indikator agar program yang telah direncanakan bisa tercapai. Indikator makronya sudah ada, nah itu yang sudah ada tinggal di detailkan,” katanya.

Luay mengaku tidak ingin membebani gubernur dan wakil gubernur terlalu tinggi dengan target pembangunan yang harus dicapai, tapi harus melihat basis data yang ada, agar program  bersifat realistis. "Saya optimistis RPJMD mampu menjawab permasalahan yang ada di Banten. Kalau melihat semangatnya Insya Allah lah,” katanya.

Diketahui, dalam RPJMD itu terdapat lima isu strategis yaitu kesenjangan wilayah, daya saing daerah, kemiskinan dan penganggguran serta tata kelola Pemerintah. Selain itu, terdapat program unggulan di antaranya pembangunan ekonomi, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. (Adv-12)