Iman Fauzi, Hilman (moderator), dan Jazuli Abdillah (nara sumber): membangun opini. (Foto: Istimewa) |
NET - Banyaknya
berita hoax atau sampah yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya menjadikan
masyarakat mudah terprovokasi oleh isue-isue yang tidak benar, bahkan cenderung
menyudutkan seseorang. Mudahnya akses
sosial media semakin memudahkan orang yang punya kepentingan tertentu untuk menyebarkan berita hoax.
Hal itu dikatakan
oleh Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Banten Jazuli
Abdillah pada acara Focus Group
Discusion (FGD) dengan tema Opini Versus 3 Tahun Kinerja Pemerintah di Kota
Serang, Kamis (26/10/2017).
Jazuli dalam paparannya menyebutkan pada era modern
seperti sekarang ini menjadikan media sebagai sarana untuk mempengaruhi orang
lain. Pada konteks Pemerintahan saat ini pun media dijadikan sarana utama untuk
memberikan informasi sekaligus membangun opini.
Namun, kata
Jazuli, seharusnya media juga memberikan informasi yang seimbang antara yang
sudah di kerjakan Pemerintah dan yang belum tercapai.
Menurut Jazuli,
di semua lembaga survei dalam realesenya menyebutkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pemerintahan
Jokowi -JK (Jusuf Kalla-red) di atas 60
persen. Artinya, hampir sebagian besar masyarakat Indonesia puas terhadap
kinerja yang dilakukan Jokowi hingga tahun ketiga ini.
Terkait dengan
tata kelola pemerintahan, imbuh Jazuli, Pemerintah saat ini dirasa cukup
memuaskan. Bahkan komunikasi dengan kepala daerah cenderung semakin lebih baik.
Ini dibuktikan dengan beliau turun langsung ke daerah dan beberapa kali
mengumpulkan kepala daerah se-Indonesia guna memberikan arahan agar menjauhi
perilaku yang koruptif sekaligus mendengar aspirasi yang di butuhkan oleh
daerah masing-masing.
Acep Hilmi, salah
seorang nara sumber yang juga mantan
aktivis Universitas Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang menyebutkan opini yang terbentuk hari ini adalah hasil
pertarungan lima tahun yang lalu ketika Presiden Jokowi masih menjadi Walikota Solo
lalu menjadi Gubernur DKI Jakarta kemudian terpilih menjadi Presiden RI.
“Itu semua adalah
produk dari opini yang dibentuk. Namun, kita juga tidak boleh menjustifikasi
bahwa Pemerintahan Jokowi -JK belum berhasil,
ini bisa di lihat dari
pembangunan infrastruktur di daerah yang semakin pesat,” tutur Acep.
Contohnya, kata
Acep, adalah pembangunan infrastruktur
yang terjadi di Papua, bagaimana masyarakat Papua sudah bisa menikmati jalan
beraspal di sana.
Ade Jahran,
Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi Banten menyatakan banyaknya berita hoax menimbulkan kegaduhan di
masyarakat. Malasnya orang mengkonfirmasi berita yang didapat dengan sumbernya
menjadikan timbulnya gesekan di masyarakat.
Acara dengan
moderator Hilman tersebut diinisiasi oleh Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda
Islam Indonesia Provinis Banten ( PW GPII Banten) tersebut berjalan dinamis. “Rencananya,
kegiatan serupa akan digelar kembali ,”
ujar Iman Fauzi, Ketua GPII Banten. (*/ril)
0 Comments