 |
| Ilustrasi saat tempat penimbunan menimuan keras digrebek. (Foto: Istimewa) |
NET - Peredaran minuman keras atau minuman beralkohol (Miras/Minol) di
Kabupaten Tangerang mendapat
kecaman keras dari berbagai komponen masyarakat.
Itu terjadi, meskipun Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah memiliki Peraturan
Daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2008 yang
kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 14 tahun 2016,
tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di wilayah tersebut,
tidak berjalan dengan baik.
Hal itu terbukti dengan masih maraknya peredaran minuman keras di rumah toko
(ruko) yang dijadikan sebagai tempat hiburan malam, seperti karaoke, panti
pijat, dan gudang minuman keras. Salah satunya di ruko Taman Borobudur Perumnas
II, Jalan Mendut Raya, Kelurahan Bencongan,
Kecamatan Kelapa Dua, dan Kabupaten Tangerang, Banten.
Meskipun dua dari tiga ruko yang berderet di Blok D, sudah puluhan
tahun dijadikan gudang untuk menyimpan berbagai merk minuman keras, Pemerintah
Kabupaten Tangerang sepertinya tidak berdaya untuk menertibkannya. ''Seharusnya
Pemerintah Kabupaten Tangerang patuh dan konsisten terhadap aturan yang dibuatnya sendiri.
Dengan cara tidak ada kompromi terhadap keberadaan ruko yang digunakan untuk
menyimpan miras atau kegiatan lain yang melanggar," ujar Hasanuddin Bije,
Pengamat Politik dan Pemerintahan Indonesia (PPPI) di Tangerang, Banten,
baru baru ini.
Pemerintah Kabupaten Tangerang, kata dia, punya wewenang besar
untuk menutup tempat penjualan miras atau hiburan lainnya yang melanggar.
Bahkan juga bisa memprosesnya ke ranah hukum, apabila pemilik atau pengusaha
minuman keras dan hiburan itu terus membandel.
"Saya kira jika Pemerintah Kabupaten Tangerang mau menegakkan aturannya, tidak sulit.
Apalagi tempat-tempat usaha ilegal itu cukup besar dan banyak diketahui oleh
masyarakat," kata dia.
Samahalnya dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Nazil Fikri. Ia
menjelaskan maraknya peredaran miras dan tempat hiburan malam ilegal di
Kabupaten Tangerang, karena lemahnya kinerja petugas Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP). “Ya, kalau Satpol PP- nya
lemah, tentu aturannya akan mandul," kata dia.
Apalagi, kata Nazil Fikri yang juga dari Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan (PPP), Satpol PP-nya kerap silturahmi ke tempat-tempat tersebut,
tentu tempat itu bisa jadi semakin menjamur, seperti yang terjadi pada saat
ini. Berdasarkan pemantauan di lapangan, keberadaan ruko yang dijadikan gudang
miras sampai saat ini beroprasi. Para konsumen, siang dan malam berdatangan
untuk mendapat minuman keras tersebut.
"Penjualan miras di sini sudah biasa. Setiap hari, baik siang maupun
malam banyak yang datang untuk
membeli,'' kata salah seorang pedagang makanan
yang sejak 2005 lalu membuka usaha di Jalan Mendut Raya.
Petugas Kepolisian dari Polres Tangerang Selatan yang berjanji akan
menindak tegas usaha tersebut belum bertindak. Begitu pula dengan Satpol
PP. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi
(Infikom), Soma Atmaja belum bersedia dikonfirmasi masalah tersebut, alasannya
selalu takut salah. (man)
0 Comments