 |
| Seorang warga Firdaus Ubaidillah berpose di depan plang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. (Foto: Istimewa) |
NET - Pelantikan pejabat di lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK)
yang baru, dijadwalkan akan dilaksanakan Jumat (13/1/2017).
Ada sekitar 900 pegawai dari eselon II hingga eselon IV yang dikukuhkan
menempati jabatan berdasarkan SOTK yang baru.
Sumber di lingkungan Pemprov Banten menyebut adanya intervensi dari
pihak-pihak yang terkait dengan Gubernur Banten non-aktif Rano Karno. Nama Agus
Haryadi yang diketahui merupakan staf khusus Rano Karno, menjadi salah satu
pihak yang disebut melakukan intervensi pada penyusunan pejabat yang akan dirotasi
dan dimutasi pekan ini.
Namun yang bersangkutan tidak dapat dikonfirmasi, karena beberapa kali
dihubungi melalui telepon selulernya, tidak ditanggapi. Sumber tersebut juga
memastikan bahwa tertundanya agenda pelantikan yang semula dijadwalkan pada
awal Januari 2017, terjadi karena adanya intervensi dari pihak-pihak di luar
pemerintahan.
Pengamat Politik dari Universitas Mathlaul Anwar Banten Eko Supriatno
mengatakan kendali Pemerintahan Provinsi Banten saat ini berada di tangan Plt
Gubernur Nata Irawan yang juga akan dilantik sebagai Penjabat Gubernur Banten.
Eko Supriatno, Rabu (11/1/2017) mengatakan hendaknya semua pihak menyadari bahwa pengisian SOTK Pemprov
Banten saat ini bukan lagi wewenang Rano Karno karena sudah non-aktif menjadi
Gubernur Banten.
“Mari jadikan rotasi dan mutasi ini sebagai sarana koreksi perbaikan
pemerintahan. Hendaknya, semua pihak menyadari bahwa pengisian SOTK adalah
wewenang Plt Gubernur Banten Nata Irawan. Oleh karena itu, tidak boleh ada
intervensi dari pihak-pihak lain,” kata Eko.
Ia berharap Pj Gubernur Banten Nata Irawan bisa menempatkan pejabat,
khususnya eselon dua (kepala dinas dan setingkatnya) adalah individu yang
memiliki integritas, kapasitas serta memiliki kinerja dan produktivitas yang
baik.
“Bagi PNS yang terafiliasi dengan kepentingan politik Pilgub serta PNS yang
pernah melakukan perbuatan tercela seperti masalah narkoba dan kasus hukum
lainnya, harus dipertimbangkan juga oleh Plt Gubernur,” tutur penulis buku
'Politik Sambalado' ini.
Koordinator Majelis Pesantren Salafi (MPS) Provinsi Banten, KH Matin Syarkowi
juga menyoroti para pejabat di Pemprov Banten yang mempunyai track record
kurang baik, seperti mantan pengguna narkoba dan yang tersangkut masalah
korupsi.
“Harus pikir-pikir sebelum melantik. Pilih pejabat yang sesuai kompetensi
dan yang bersih,” ucap Matin Syarkowi. (*/ril)
0 Comments