Ketua MUI KH Ma'ruf Amin (berselayar) dengan para peserta Munas Asphurindo. (Foto: Dade, TangerangNet.Com) |
NET - Akibat ratusan travel penyelenggara
haji dan umroh belum mengantongi
sertifikat syariah, Majelis Ulama
Indonesia (MUI) dan Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan Inbound Indonesia
(Asphurindo) mengarahkan agar semua travel haji umroh memiliki sertifikat
syariah yang direkomendasikan Dewan Syariah.
"Dari sekian banyak travel haji dan
umroh hanya dua atau tiga travel
saja yang sudah bersertifikat syariah. Kalau sudah syariah, dari sistem
keuangan, pakaian maupun pemandunya sesuai syar'i. Munas Asphurindo ini
diharapkan menjadi langkah agar travel haji dan umroh sesuai syar'i (aturan
ajaran Islam)," ujar Ketua MUI KH
Ma'ruf Amin, Selasa (10/1//2017), saat acara Seminar dan Munas II Asphurindo,
di Royal Tulip, Gunung Geulis, Sukaraja, Kabupaten Bogor.
Nanti kalau regulasi atau undang-undangnya ada dan mewajibkan travel haji umroh
memiliki sertifikat syariah maka wajib. Seperti juga produk makanan dan
minuman.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Asphurindo H. Hafidz Taftazani menjelaskan
Asphurindo merupakan mitra Kementerian Agama dalam meningkatkan kinerja dalam
penyelenggaraan haji dan umroh. Apalagi dengan banyaknya penyelenggara yang
menelantarkan umat, ini pekerjaan rumah yang akan digarap ke depan.
"Terkait masih banyaknya penyelenggara haji dan umroh yang nakal
bahkan abal-abal, Asphurindo mengimbau agar masyarakat mengetahui perizinannya
atau bisa membedakan mana yang asli dan bukan. Untuk membedakannya bisa dilihat
juga dari tanda-tandanya. Kalau ongkos umroh dengan Rp14-16 juta mau dapat, dan
untuk beli tiket saja tak selesai," ujar Hafidz.
Idealnya biaya umroh itu 1.700 dollar, yang ada sekarang itu gali lubang
tutup lubang, dan orang yang sekarang diberangkatkan menggunakan uang orang
yang akan datang (waiting list, red) namun begitu seterusnya. Biasanya sistem
seperti ini delapan tahun sudah habis.
Munas II Asphurindo dari 9-11 Januari 2017 ini menghadirkan sejumlah
narasumber. Di antaranya Menteri Pariwisata, Ketua Komisi X DPR RI, Ketua MUI,
sejumlah gubernur dan wali kota, dan sejumlah manajer perusahaan dan organiasi
kepariwisataan. (dade)
0 Comments