 |
| Ilustrasi kendaraan melintas di jalan raya. (Foto: Istimewa) |
"Kendaraan
bermotor itu paling banyak di kota tapi PAD (Penghasilan Asli Daerah-re)-nya
masuk ke provinsi. Jadi kalau bisa pajak kendaraan bermotor itu, dialihkan ke
pemerintah daerah" ujar Walikota
Tangerang yang disampaikan oleh Humas Pemkot Tangerang, Jumat (25/11/2016).
Disebutkan Walikota
Tangerang menyampaikan hal tersebut saat hadir dalam rapat koordinasi Asosiasi
Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Hotel Grand Wahid, Salatiga, Jawa
Tengah. Dalam acara tersebut hadir perwakilan dari Kementrian Pemberdayaan
Aparatur Negaran dan Reofrmasi Birokrasi (PANRB), Arief menyampaikan beberapa
masalah terkait Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru yang telah disahkan dan juga kaitan
dengan pelaksanaan sistem e-government di Indonesia.
"Sebaiknya
ada 1 lembaga khusus yang menangani kaitan dengan pelaksanaan e-government,
karena ada sekitar 30.000 aturan yang rawan untuk dimultitafsirkan" tutur
Arief.
Selain itu, Arief
berharap adanya kemudahan dalam regulasi
untuk mempermudahkan dan mempercepat jalannya sistem birokrasi serta pembangunan
yang ada di daerah.
Hal itu juga
disampaikan oleh Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, selaku ketua
dewan pengurus nasional APEKSI. Pemerintah daerah merasa kesulitan menyusun
SOTK lantaran ada beberapa regulasi yang dirasa tumpang tindih.
"Kami
merasakan ada tumpang tindih pada persoalan ini. Karena pada saat kami sudah
menyelesaikan peraturan daerah OPD (Organisasi Perangkat Daerah-red), baru ada
surat dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah-red) yang
menyebutkan bahwa ULP (Unit Layanan Pengadaan-red) harus berbentuk badan,"
ujar Airin.
Untuk itu, kata
dia, persoalan tersebut harus dibahas lebih dalam guna mencarikan jalan
keluarnya. (man)
0 Comments