Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2015 Dikumpulkan, Penyamaan Persepsi

Baca Juga

Kepala daerah dan istri mendengarkan arahan Presiden Jokowi.
(Foto: Dade, TangerangNET.Com)  

NET - Dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien, Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan langsung kepada kepala daerah dan wakilnya yang baru dilantik, dalam Rapat Kerja Pemerintah di Istana Negara.

Rapat Kerja Pemerintah pada Jumat (8/4/2016), selain dihadiri oleh 185 orang bupati dan 185 orang wakil bupati, serta 30 orang walikota dan 30 orang wakil walikota, juga dihadiri oleh para gubernur seluruh Indonesia dan 7 orang wakil gubernur hasil Pemelihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.

Selain para kepala daerah dan wakilnya, para istri kepala daerah juga mendapatkan pengarahan langsung dari Ibu Negara Iriana Joko Widodo. "Kepada para istri kepala daerah,  diimbau agar ikut menyukseskan program yang berlangsung di daerah mereka dengan penuh tanggung jawab," ujar Kapuspen Kemendagri Dodi Riyatmadji, Jumat (8/4/2016), di Aula Sasana Bakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Dalam kesempatan itu pula para isteri gubernur  dilantik sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi oleh ibu Mufidah Jusuf Kalla. Namun, pertemuan ini diadakan untuk menyamakan visi antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah.

Dodi mengatakan jangan sampai kebijakan atau program dari Pemerintah pusat tidak dapat terlaksana dengan baik di daerah akibat tidak adanya pemahaman yang sama. "Presiden Joko Widodo mengimbau agar dalam menjalankan tugas memimpin daerah masing-masing, kepala daerah dan wakilnya dapat bekerjasama dengan harmonis, serta mengutamakan program-program yang manfaatnya langsung dapat diterima oleh masyarakat," ujarnya.

Oleh karena itu, terutama dalam hal pelayanan publik. Presiden menegaskan terkait rencana pembatalan Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap bermasalah, jangan sampai menimbulkan resistensi. Hal ini untuk mengejar agar pelayanan publik dapat berjalan dengan efektif dan efisiensi sehingga dapat dirasakan masyarakat.

Selain regulasi dengan pembatalan sekitar 3.000 Perda yang dianggap bermasalah tersebut, Presiden ingin menguatkan implementasi pembangunan dari daerah dan pinggiran. "Nah, ini sudah diwujudkan oleh Pemerintah dengan pembangunan infrastruktur mulai dari Aceh hingga Papua," ungkap Dodi.

Karena itu, Presiden juga mengingatkan para kepala daerah agar terus mengawal program-program Pemerintah di daerah mereka dan secara serius mengimplementasikan berbagai kebijakan yang berasal dari Pemerintah pusat. (dade)